KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi belanja pemerintah pusat sepanjang Februari 2019 mencapai Rp 145,68 triliun. Belanja tersebut naik 14,19% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Serapan belanja pemerintah pusat tersebut setara dengan 8,91% dari target APBN 2019 yaitu Rp 1.634,34 triliun. Ini relatif sama dengan serapan Februari 2018 yang sebesar 8,8% dari pagu.

Pertumbuhan belanja pemerintah pusat didorong oleh belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang tumbuh 29,06% yoy menjadi Rp 71,23 triliun. Realisasi tersebut setara 8,33% dari pagu yang sebesar Rp 855,45 triliun.

Sementara, belanja non-K/L tercatat tumbuh lebih lambat yakni 2,86% yoy atau sebesar Rp 74,46 triliun.

"Secara nominal, realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2018 lebih tinggi dari 2018 diakibatkan oleh belanja bansos untuk dua hal, yaitu PKH (Program Keluarga Harapan) dan alokasi untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan," terang Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (19/3).

Ditinjau dari jenis belanja, belanja bantuan sosial memang menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan kinerja belanja K/L secara keseluruhan di Februari 2019.

Belanja bantuan sosial mencapai Rp 23,6 triliun atau tumbuh 70,1% yoy. Realisasi belanja bantuan sosial tersebut setara dengan 24,31% dari pagu yang ditetapkan yakni sebesar Rp 97,06 triliun.

Tingginya realisasi tersebut, menurut Kemkeu disebabkan oleh, pertama, PKH tahap I dengan indeks bantuan yang meningkat pada komponen kesehatan dan pendidikan.

Kedua, percepatan pencairan iuran PBI untuk bulan Februari sampai dengan April 2019 yang telah dibayarkan pada Februari 2019. Ketiga, realisasi Bantuan Pangan Non Tunai, serta keempat, realisasi bansos lainnya antara lain, Program Indonesia Pintar dan bidik misi.

Selain itu, belanja barang juga mengalami akselerasi yaitu mencapai Rp 15,21 triliun atau tumbuh 32,41% yoy pada Februari. Realisasi belanja barang baru memenuhi 4,41% dari pagu APBN 2019 sebesar Rp 344,64 triliun.

Sementara, belanja modal justru tumbuh negatif 4,33% yaitu hanya mencapai Rp 4,27 triliun. Realisasi belanja modal baru memenuhi 2,26% dari pagu yang ditetapkan yaitu Rp 189,34 triliun.

Dari pos belanja non k/l, serapan masih dipicu oleh belanja subsidi yang mencapai Rp 10,72 triliun atau tumbuh 19,67% yoy. Realisasi subsidi telah memenuhi 4,78% dari pagu APBN.

Sri Mulyani merinci, pertumbuhan belanja subsidi dipicu naiknya subsidi BBM dan LPG sebesar 21,5% yoy menjadi Rp 6,2 triliun. Sementara, subsidi listrik naik 9,4% yoy menjadi Rp 4,2 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati