KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara mendadak menunda konferensi pers terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sedianya dijadwalkan berlangsung hari ini, Jumat (29/8/2025).

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira memperkirakan, hingga Agustus 2025 realisasi belanja pemerintah pusat masih rendah.

Menurutnya, kontraksi belanja pemerintah sepanjang kuartal III 2025 diperkirakan masih akan terjadi.

Ini Rekam Jejak Bank DBS Indonesia Sebagai Bank Terbaik dan Teraman

“Artinya kontribusi belanja pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) masih belum optimal. Padahal pemerintah seharusnya jadi motor pertumbuhan konsumsi rumah tangga domestik,” tutur Bhima kepada Kontan, Jumat (29/8/2025).

Sebagaimana diketahui, belanja pemerintah pusat hingga Juni 2025 baru mencapai Rp 1003,6 triliun, atau 37,1% dari pagu.

Bhima menyebut, seretnya realisasi belanja tersebut lantaran pemerintah harus membayar beban bunga utang yang semakin berat.

Ia mencatat setidaknya per bulan pemerintah harus membayar di kisaran Rp 70 triliun hingga Rp 100 triliun untuk kewajiban ke kreditur utang.

Selain itu, menurutnya, realisasi belanja pemerintah masih seret lantaran penerimaan negara baik dari pajak atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) shortfall terlalu besar. 

Shortfall pajak adalah kondisi di mana realisasi lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBN.

“Mau bagaimana lagi, pastinya rem belanja secara signifikan. Biar (Saldo anggaran lebih) SAL-nya dipakai untk alokasi belanja lain,” ungkapnya.

Selanjutnya: Angka Kematian akibat Stroke Tinggi, Primaya Luncurkan Layanan Kesehatan Baru

Menarik Dibaca: Angka Kematian akibat Stroke Tinggi, Primaya Luncurkan Layanan Kesehatan Baru

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News