KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi belanja pemerintah untuk produk dalam negeri (PDN) baru mencapai Rp 216,36 triliun atau 55,79 % dari target yang ditetapkan pemerintah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebijakan utama Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) tahun ini adalah pencapaian 95% PDN dari total belanja pengadaan kementerian/lembaga/daerah (K/L/D).

Hingga saat ini, secara nasional tercatat nilai belanja pengadaan barang/jasa pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp 1.112,45 triliun dengan 5,3 juta paket pengadaan. Sementara RUP yang terealisasi baru sebesar Rp 387,81 triliun dengan 768.000 paket.

"Dari nilai realisasi tersebut, sebesar Rp 216,36 triliun (55,79%) adalah PDN sedangkan sisanya masih dalam proses verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)," jelas Sri Mulyani pada acara Temu Bisnis Tahap VI-Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (3/8).

Baca Juga: Ini Cara Sri Mulyani Gunakan Kebijakan Perpajakan untuk Dukung Produk Dalam Negeri

Sri Mulyani berharap dalam waktu 6 bulan terakhir tahun 2023 belanja pemerintah untuk PDN dapat tercapai sesuai target yaitu 95%.

"Masih banyak sekali belanja yang masih bisa dioptimalkan. Saya berharap pengadaan barang dan jasa dalam 6 bulan terakhir 2023 ini betul-betul bisa memacu penggunaan PDN," tambah Sri Mulyani.

Di sisi lain, guna mendukung produk-produk lokal dan memperkuat daya saing produk dalam negeri, Pemerintah berupaya mendorong peningkatan realisasi belanja produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)/Industri Kecil Menengah (IKM)/Artisan minimal senilai Rp 250 triliun.

Sri Mulyani berujar dukungan terhadap sektor UMKM ini dapat memberikan dampak postif terhadap perekonomian nasional hingga menciptakan lapangan kerja masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Ini Cara Sri Mulyani Gunakan Kebijakan Perpajakan untuk Dukung Produk Dalam Negeri

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat