KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mencapai 6,09% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit tersebut disebabkan pendapatan negara mengalami tekanan yang cukup dalam dimana pendapatan negara terkumpul sebesar Rp 1.633,6 triliun, turun 16,7% dibanding 2019. Jika dilihat dari targetnya, capaian ini setara dengan 96,1% dari target Perpres 72/2020. 

“Realisasi ini cukup menggembirakan di tengah aktivitas perekonomian yang terganggu secara luar biasa, berupa hambatan permintaan dan penawaran, volatilitas harga komoditas, dan kurang optimalnya kinerja ekspor-impor,” kata Kepala BKF Febrio Kacaribu, Selasa (12/1). 

Di tengah pendapatan negara yang tertekan, realisasi belanja negara sepanjang 2020 sebesar Rp 2.589,9 triliun, naik 12,2% yoy. Jika dibandingkan dengan targetnya, penyerapan belanja bernilai 94,6% dari Perpres 72/2020. 

Febrio bilang, pertumbuhan realisasi belanja negara tersebut sejalan dengan strategi countercyclical yang ditempuh pemerintah dalam penanganan Covid-19. Hal ini terutama untuk menahan laju kontraksi ekonomi serta mengurangi dampaknya pada kenaikan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran akibat pandemi. 

Baca Juga: Targetkan defisit APBN di bawah 3% pada 2023, begini strategi Sri Mulyani

“Penyerapan belanja dilakukan dengan mengikuti tata kelola yang baik untuk memastikan seluruh kegiatan dan program tetap akuntabel meskipun harus dilakukan secara cepat,” ucap Febrio. 

Febrio mengklaim posisi defisit APBN pada tahun lalu masih relatif lebih kecil dibanding banyak negara ASEAN maupun G20. Defisit Malaysia tercatat minus 6,5%, Filipina minus 8,1%, India minus 13,1%, Jerman minus 8,2%, Perancis minus 10,8%, Amerika Serikat minus 18,7% dari PDB. 

“Meskipun relatif kecil dibandingkan negara-negara lain, APBN Indonesia telah bekerja secara optimal sebagai instrumen kebijakan countercyclical di masa pandemi.” ungkap Febrio.

Febrio mengatakan strategi belanja dengan realokasi dan refocusing serta akselerasi yang dilakukan pemerintah, diarahkan untuk mengatasi tiga fokus utama mengatasi gangguan kesehatan, melindungi konsumsi dasar masyarakat miskin dan rentan serta mendukung kegiatan usaha terutama UMKM. 

“Tingginya realisasi belanja bantuan sosial di tahun 2020 adalah bukti bahwa APBN ditujukan untuk melindungi konsumsi masyarakat miskin dan rentan di masa pandemi,” kata Febrio.

Selanjutnya: Sri Mulyani: Realisasi pembiayaan utang 2020 sebesar Rp 1.226,8 triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi