KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berpacu dengan waktu untuk mengejar target penyaluran 350.000 unit rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2026. 

Hingga 19 Oktober 2026, realisasi penyaluran baru mencapai 184.342 unit atau 52,67% dari target tahunan.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengatakan pemerintah memiliki waktu sekitar dua bulan untuk mempercepat penyaluran rumah subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. 

Baca Juga: Dua Tahun Prabowo-Gibran, KSPN Soroti PHK dan Sulitnya Masyarakat Cari Kerja

Untuk itu, Kementerian PKP memperkuat koordinasi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), perbankan, asosiasi pengembang, dan perwakilan konsumen.

“Kita memiliki waktu kurang lebih dua bulan lagi untuk mengamankan dan mempercepat target capaian perumahan subsidi dan KUR Perumahan tahun ini. Untuk KUR Perumahan ada BRI dan FLPP ada BTN,” ujar Ara sapaan akrab Maruarar dalam rapat koordinasi evaluasi KUR Perumahan dan rumah subsidi FLPP di kantornya, Senin (19/10/2026) malam. 

Berdasarkan data BP Tapera, realisasi FLPP tersebut terdiri atas 184.318 unit rumah tapak dan 24 unit rumah susun. Dengan demikian, pemerintah masih perlu menyalurkan 165.658 unit untuk memenuhi target 350.000 unit sepanjang tahun ini.

BP Tapera juga mencatat potensi permintaan sebanyak 39.830 unit yang masih dalam proses, mulai dari pembangunan hingga akad kredit. Sementara itu, ketersediaan rumah subsidi tercatat sebanyak 28.208 unit.

Jika seluruh potensi permintaan tersebut terealisasi, akumulasi penyaluran FLPP diproyeksikan mencapai 224.172 unit atau sekitar 64% dari target tahunan. Artinya, pemerintah masih harus merealisasikan sekitar 125.828 unit lagi untuk memenuhi target 2026.

Capaian tersebut menunjukkan percepatan penyaluran masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah menjelang akhir tahun anggaran. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan rumah sejalan dengan kesiapan calon debitur, kelancaran proses pembiayaan, hingga penyelesaian akad kredit.

Meski demikian, penyaluran FLPP pada Oktober menunjukkan peningkatan. Hingga 19 Oktober 2026, realisasi bulanan mencapai 19.334 unit, lebih tinggi dibandingkan penyaluran sepanjang Oktober 2025 yang tercatat 14.746 unit.

Selain mengejar target FLPP, Kementerian PKP juga menggenjot Kredit Program Perumahan untuk mendorong pembiayaan dari sisi permintaan (demand) dan penyediaan (supply). 

Berdasarkan data periode 1 Januari hingga 18 Oktober 2026, penyaluran kredit program tersebut mencapai Rp 27,74 triliun kepada 115.897 debitur atau 68,21% dari target Rp 40,67 triliun.

Baca Juga: Realisasi Investasi Sektor Hilirisasi di Dua Tahun Prabowo Capai Rp 1.199 Triliun

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, memaparkan penyaluran dari sisi permintaan mencapai Rp 18,28 triliun kepada 112.014 debitur atau 80,15% dari target sisi demand. Pembiayaan tersebut didominasi renovasi rumah sebesar Rp 13,55 triliun kepada 91.824 debitur.

Sementara itu, pembiayaan pembelian rumah mencapai Rp 2,82 triliun kepada 10.574 debitur. Adapun pembiayaan pembangunan rumah untuk mendukung kegiatan usaha tercatat Rp 1,19 triliun kepada 9.616 debitur.

Dari sisi penyediaan, realisasi pembiayaan baru mencapai Rp 9,46 triliun kepada 3.883 debitur atau 52,97% dari target. Penyaluran ini mencakup pembiayaan pengembang perumahan Rp 5,47 triliun, pedagang bahan bangunan Rp 2,94 triliun, serta penyedia jasa konstruksi Rp 1,06 triliun.

Ara meminta bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), bank pembangunan daerah (BPD), dan bank swasta meningkatkan kontribusi dalam penyaluran KUR Perumahan. Perluasan partisipasi perbankan dinilai penting untuk memperluas akses pembiayaan, terutama bagi pekerja informal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“KUR Perumahan adalah instrumen vital menuju target besar Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Perbankan swasta dan BPD harus mengambil peran lebih besar, tidak hanya bertumpu pada Himbara. Kita butuh fleksibilitas pembiayaan bagi pekerja informal seperti pedagang, pengemudi ojek online, dan UMKM agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk punya rumah sendiri,” kata Ara

.Dari sisi perbankan, Bank Rakyat Indonesia (BRI) memperoleh tambahan plafon kredit Rp 8 triliun sehingga total plafon kreditnya pada 2026 mencapai Rp 16 triliun. Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) telah menyalurkan Kredit Program Perumahan sebesar Rp 6,03 triliun kepada 9.123 debitur atau 60,26% dari target bank tersebut.

Adapun Bank Jateng mencatat realisasi Rp 1,39 triliun atau 92,48% dari targetnya. Pemerintah juga menyoroti optimalisasi skema penjaminan dan subsidi suku bunga untuk memperluas akses KUR Perumahan.

Untuk mempercepat capaian program hingga akhir tahun, Kementerian PKP merencanakan akad massal 71.000 rumah subsidi di Malang, Jawa Timur, pada 17 Desember 2026 dan 30.000 rumah subsidi di Bekasi pada 31 Desember 2026. 

Pemerintah juga menjadwalkan peluncuran program gentengisasi sebanyak 2,4 juta genteng pada 8 November 2026.

Kementerian PKP bersama BP Tapera dan mitra perbankan akan mengevaluasi penyaluran secara berkala, termasuk melalui pemantauan mingguan, untuk mengidentifikasi hambatan dan mempercepat realisasi sisa kuota.

Baca Juga: Atasi Asap Karhutla, Pemerintah Gunakan Dry Ice, Hujan Mulai Turun di Sejumlah Daerah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News