KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) optimistis target penyaluran 350.000 unit rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat tercapai pada 2026. Pemerintah pun mempertahankan kuota rumah subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini sebagai salah satu yang terbesar sepanjang program berjalan. Meski demikian, realisasi penyaluran rumah subsidi hingga awal Mei 2026 masih relatif rendah. Data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat baru 54.961 unit rumah subsidi yang tersalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan pemerintah tetap mempertahankan target tinggi untuk mendukung kebutuhan hunian masyarakat. "Tahun lalu 350.000, tahun ini di APBN juga sudah 350.000," ujar Maruarar dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Gedung Parlemen, Selasa (26/5/2026).
Baca Juga: Dampak Perubahan Iklim Kian Terasa, Sektor Pendidikan Ikut Terdampak Ara, sapaan akrab Maruarar, mengatakan pemerintah terus mendorong percepatan realisasi rumah subsidi melalui berbagai kebijakan strategis. Langkah tersebut meliputi pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), penurunan bunga pembiayaan, hingga pelibatan sektor swasta dalam mendukung pembiayaan perumahan bagi MBR. Selain memperkuat sisi pembiayaan, pemerintah juga memperluas pasokan hunian melalui pengembangan kawasan berskala besar. Salah satu proyek yang disiapkan berada di Meikarta yang diproyeksikan mampu menyediakan hingga 141.000 unit rumah secara bertahap. "Selama lima tahun terakhir pembiayaan rumah susun subsidi hanya 140.000 unit. Mudah-mudahan dari satu titik ini kita bisa mendapatkan 141.000 unit," kata Ara. Sementara itu, Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Muhammad Nauval Al-Ammari, menyampaikan realisasi penyaluran FLPP hingga 4 Mei 2026 menjadi capaian awal program rumah subsidi tahun berjalan. "Hingga 4 Mei 2026, sebanyak 54.961 MBR telah menerima manfaat pembiayaan rumah FLPP dari BP Tapera," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi BP Tapera.
Baca Juga: Tuntutan Buruh Dipenuhi, Wamenaker Minta Indomaret Bayar Uang Lembur Pekerja Dengan capaian tersebut, masih terdapat sekitar 295.039 unit rumah subsidi yang harus disalurkan agar target 350.000 unit pada 2026 dapat tercapai.
Di sisi kualitas, BP Tapera mencatat tingkat keterhunian rumah subsidi FLPP meningkat menjadi 94,02%, naik dibandingkan sebelumnya sebesar 93,62%. Peningkatan tersebut dinilai menunjukkan rumah subsidi yang disalurkan semakin dimanfaatkan oleh penerima manfaat secara optimal. Berdasarkan wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi penyaluran FLPP tertinggi, yakni mencapai 13.032 unit. Posisi berikutnya ditempati Sulawesi Selatan sebanyak 4.675 unit, Jawa Tengah sebanyak 4.672 unit, Sumatera Selatan sebanyak 3.697 unit, serta Jawa Timur sebanyak 3.654 unit. Untuk memastikan program tepat sasaran, BP Tapera juga berencana memperluas pemantauan rumah subsidi hingga 75.000 unit di sedikitnya 77 kabupaten/kota sepanjang 2026. Pengawasan diperketat guna memastikan rumah subsidi benar-benar dihuni oleh penerima manfaat dan tidak disalahgunakan. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 