KONTAN.CO.ID - YOGYAKARTA. Realisasi investasi langsung di Indonesia nampaknya semakin moncer. Hal tersebut tercermin dari data teranyar Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM).

Berdasarkan data BKPM realisasi investasi pada kuartal III 2019 ini mencapai Rp 205,7 triliun atau tumbuh sebesar 18,4% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 yang sebesar Rp 173,8 miliar.

Baca Juga: Ekonomi global melambat, ini permintaan Sri Mulyani kepada pengusaha Indonesia

Bila dirinci realisasi penanaman modal asing (PMA) berkontribusi paling tinggi yakni 51,04% atau setara dengan Rp 105 triliun. Beda tipis sumbangsih realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di level 48,96% sama dengan Rp 100,7 triliun.

Ekonom BCA David Sumual mengatakan pencapaian realisasi investasi yang positif karena kembalinya kepercayaan diri investor dengan arah politik yang sudah jelas di mana kabinet baru sudah terbentuk dan arah kebijakan dalam lima tahun ke depan sudah jelas. 

Sebab, dari akhir tahun lalu sampai awal tahun 2019 gejolak pesta demokrasi menjadi sentimen investasi di Indonesia. “Survei BCA terkait kepercayaan diri pebisnis naik sektor manufaktur naik tapi baru sebatas ekspektasinya,” kata David.

Lebih lanjut menurutnya, gairah investor semakin menggeliat karena banyak kebijakan baru dari pemerintah seperti insentif super deductable tax untuk riset dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang membuat mereka confidence investasi lagi.

Namun, menurut David sepertinya realisasi FDI sampai dengan akhir tahun 2019 sulit mencapai target sebesar Rp 792 triliun. Alasannya, tren pertumbuhan FDI di tahun ini cuma naik tipis. Realisasi FDI kuartal III-2019 naik 2% dari kuartal II-2019.

Baca Juga: BI: Bauran kebijakan moneter bantu dorong investasi langsung

Menurut David di sisa waktu dua bulan nampaknya target tersebut hanya mimpi, karena hampir seluruh negara mengandalkan investasi langsung untung mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sementara peringkat kemudahan investasi di Indonesia tidak menunjukkan pemulihan. Teranyar, Bank Dunia merilis laporan Ease of Doing Business di mana Indonesia stagnan di peringkat 73. Sementara, negara tetangga seperti Singapura berada di peringkat kedua dan Malaysia di peringkat kedua belas.

“Laporan dari lembaga internasional jelek, Indonesia butuh perbaikan regulasi dan birokrasi, mungkin menunggu omnibus law,” ucap David.

Editor: Tendi Mahadi