KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) sudah mengalokasikan anggaran untuk penanganan virus korona (Covid-19) dan pemulihan ekonomi sebesar Rp 677,2 triliun. Dana tersebut bakal dipakai di berbagai sektor, baik sektor kesehatan, sosial, maupun ekonomi.

Kalau ditelaah, nilai anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN), tanpa memasukkan biaya kesehatan, mencapai Rp 589,65 triliun.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemkeu Andin Hadiyanto mengatakan, berdasarkan realisasi per tanggal 10 Juni 2020 pemerintah telah mencairkan dana penanggulangan virus korona sebesar Rp 62,44 triliun.

Baca Juga: Kemenkeu telah menyalurkan anggaran program padat karya senilai Rp 3,86 triliun

Realisasi tersebut terbagi atas tiga sektor, yaitu belanja untuk jaring pengaman sosial, belanja kesehatan, dan belanja untuk dukungan sektoral dan Pemda. "Anggaran yang sudah cair untuk belanja jaring pengaman sosial adalah sebesar Rp 58,34 triliun," ujar Andin kepada KONTAN,  Minggu (14/6).

Baca Juga: Pemerintah sudah cairkan dana penanganan corona Rp 62,44 triliun

Kemudian, anggaran belanja kesehatan yang telah dicairkan oleh pemerintah sebesar Rp 247,14 miliar. Anggaran ini dicairkan untuk insentif tenaga medis pusat dan klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19.

Baca Juga: Lima daerah di Jatim jadi zona kuning, Khofifah beri hadiah 100 motor trail ke aparat

Sedangkan, insentif untuk tenaga medis daerah sebesar Rp 3,07 triliun yang dialokasikan melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Adapun saat ini masih dalam proses pengurusan penyaluran ke daerah.

Terakhir, pemerintah  juga telah mencairkan dana belanja untuk dukungan sektoral dan Pemda sebesar Rp 3,86 triliun. Dana ini dialokasikan untuk program padat karya tunai di empat Kementerian/Lembaga (K/L) dengan alokasi senilai Rp 18,44 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengapresiasi besarnya realisasi anggaran untuk jaring pengaman sosial yang hampir 30% dari anggara Rp 203,9 triliun. 

Tapi ia mengkritisi keberadaan padat karya tunai yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan yakni jaga jarak. Lebih baik program ini diganti dengan bantuan langsung tunai yang memberi banyak manfaat bagi warga.

Peneliti Indef Riza Annisa Pujarama juga mengkritisi realisasi sektor kesehatan yang menurut dia masih terbilang rendah. Ia menduga persoalan dana dan klaim yang butuh waktu menjadi penyebab. Perencanaan jadi penting.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Markus Sumartomjon