KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi pembiayaan utang sampai akhir Juli 2022 mencapai Rp 236,9 triliun atau 25,1% dari pagu dalam Perpres 98/2022 yang sebesar 943,7 triliun. Nilai tersebut turun 49,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi tersebut berasal dari Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp 223,9 triliun dan Pinjaman (Neto) sebesar Rp 13,0 triliun. Menurut dia, pemerintah akan tetap mengutamakan penerbitan SBN domestik, antara lain melalui penerbitan SBN Ritel sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi investor domestik.

“Pembiayaan APBN tetap mengedepankan prinsip prudent, fleksibel, dan oportunistik,” tutur  Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA Kamis, (11/8).

Baca Juga: Bahlil Beri Sinyal Harga BBM Akan Naik, Begini Jawaban Sri Mulyani

Tahun ini, pemerintah juga akan melanjutkan implementasi Surat Keputusan Bersama atau SKB I dan III, sekaligus sebagai tahun terakhir pelaksanaan SKB. SKB I di mana BI sebagai standby buyer telah tercapai Rp 35,94 triliun, sementara realisasi SKB III yang diterbitkan pada Juli mencapai Rp 21,87 triliun.

Menurut Sri Mulyani, dalam menghadapi peningkatan risiko global, pemerintah telah melakukan beberapa penyesuaian strategi pembiayaan melalui utang di 2022. Strategi tersebut antara lain, optimalisasi SBN domestik melalui SKB III sepanjang semester II disesuaikan dengan realisasi belanja PEN.

Kemudian, melakukan penyesuaian target lelang SBN, penyesuaian target SBN valas mempertimbangkan kondisi kas pemerintah dan dinamika pasar keuangan, dan upsizing SBN Ritel yang juga sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi investor domestik.

“Dan penarikan pinjaman program yang fleksibel disesuaikan dengan kondisi pemenuhan pembiayaan pemerintah,” kata Menkeu.

Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Tantangan Sektor Keuangan Indonesia dalam Menopang Ekonomi

Lebih lanjut, bendahara keuangan negara tersebut menargetkan penerbitan utang baru pada 2022 hanya mencapai Rp 1.195 triliun atau turun Rp 221 triliun dari rencana semula sebesar Rp 1.416 triliun.

Dia menambahkan, penurunan penarikan utang tersebut sejalan dengan target defisit APBN tahun ini yang diproyeksi turun ke 3,92% dari produk domestik bruto (PDB), dari rencana dalam Perpres perubahan APBN 2022 nomor 98/2022 sebesar 4,5% PDB atau senilai Rp 840,2 triliun.

“Kondisi pembiayaan APBN kita masih terjaga baik dan ini menunjukkan perbaikan luar biasa, ini indikator kesehatan APBN mulai kita perbaiki,” pungkas Sri Mulyani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati