KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi pembiayaan utang sampai dengan akhir Agustus 2021 sebesar Rp 550,6 triliun, turun 20,5% year on year (yoy).

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pencapaian tersebut jauh lebih rendah. Sebab, pada Januari-Agustus 2020 pembiayaan utang tumbuh hingga 142,9% yoy.  Adapun posisi pembiayaan utang pada Januari-Agustus 2021 setara dengan 46,8% dari pagu sebesar Rp 1.177,4 triliun.

Secara rinci,  penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sampai dengan akhir Agustus 2021 sebesar Rp 567,4 triliun dan pinjaman Rp 16,8 triliun. Masing-masing kontraksi 15,5% dan 181,4% yoy.

“Jadi kalau sekarang pemerintah menerbitkan Rp 550,6 triliun ini hanya 46,8% ini sudah bulan Agustus ya, jadi masih jauh dari yang ditargetkan (tahun ini),” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Konferensi Pers Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kamis (23/9).

Baca Juga: Kementerian BUMN membeberkan kendala pembentukan holding ultra mikro

Menkeu menjelaskan, pemerintah dapat menekan utang dalam delapan bulan di tahun ini karena penyesuaian target penerbitan SBN neto. Hal tersebut dilakukan antara lain karena pemerintah memprioritaskan untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan penyesuaian investasi.

“Jadi yang sering disebutkan waktu itu oleh beberapa anggota DPR atau beberapa pengamat untuk menggunakan SAL, ini digunakan seperti situasi sekarang ini,” ucap Sri Mulyani.

Selain itu, dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara pemerintah dan BI dalam hal bagi beban pembiayaan penanganan pandemi, utang dapat ditekan.

Menkeu melaporkan kontribusi BI dalam pembelian SBN hingga 15 September 2021 sebesar Rp 139,8 triliun, terndiri dari Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 95,6 triliun serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sejumlah Rp 44,25 triliun.

“Sehingga, ini menyebabkan kebutuhan dari penerbitan SBN bisa diturunkan, dan turunya cukup drastis dibandingkan tahun lau.  Ini adalah cerita dari konsolidasi fiskal yang cukup konsisten,” kata Sri Mulyani.

Di sisi lain, Menkeu menekankan, meski pembiayaan utang menurun, tapi pemerintah tetap bisa memenuhi kebutuhan masyarakat melalui perlindungan sosial, memulihkan ekonomi, dan melindungi masyarakat dari sisi kesehatan atas dampak pandemi virus corona.

Selanjutnya: Presiden Jokowi dorong pembiayaan darurat kesehatan dunia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi