KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 22 Oktober 2021 baru mencapai Rp 433,91 triliun. Jumlah tersebut hanya 58,3% dari pagu anggaran. “Realisasi PEN telah sudah mencapai 58,3% atau Rp 433,9 triliun dari pagu yang sebesar Rp 744,7 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani pada konferensi pers APBN KITA, Senin (25/10). Lebih lanjut, Sri Mulyani bilang, untuk kluster kesehatan, realisasi anggaran sudah mencapai Rp 116,82 triliun atau 54,3% dari pagu yang sebesar Rp 214,96 triliun.
Manfaat kluster anggaran ini ditujukan pembagian paket obat, perawatan pasien Covid-19 terutama akibat varian delta, penggunaan untuk rumah sakit darurat, pembangunan rumah sakit di daerah, insentif tenaga kesehatan, pengadaan vaksin, dan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sementara untuk kluster perlindungan sosial, anggaran sudah terealisasi mencapai Rp 125,10 triliun atau 67% dari pagu Rp 186,64 triliun. Anggaran tersebut sudah disalurkan untuk penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Prakerja, bantuan kuota internet, bantuan UKT atau penerima SPP bagi mahasiswa, subsidi listrik, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan bantuan beras.
Baca Juga: Realisasi pendapatan negara periode Januari-September 2021 mencapai 77,7% dari target Selanjutnya, Sri Mulyani menjelaskan, di dalam PEN, anggaran dukungan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) dan korporasi hingga saat ini sudah terealisasi Rp 63,20 triliun atau 38,9% dari pagu Rp 162,40 triliun.
Anggaran tersebut disalurkan untuk Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), Imbal Jasa Penjaminan (IJP), penempatan dana bank, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan Pedagang Kaki Lima (PKL), serta Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Hutama karya, Pelindo III, dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) atau PT KIW. Lalu, ada realisasi anggaran program prioritas sudah mencapai Rp 68,07 triliun atau 57,7% dari pagu Rp 117,94 triliun. Sri Mulyani menjelaskan, anggaran ini ditujukan untuk program padat karya Kementerian/Lembaga, pariwisata, ketahanan pangan, ICT, dan fasilitas pinjaman daerah. Selanjutnya, untuk realisasi anggaran insentif usaha sudah terealisasi Rp 60,73 triliun atau 96,7% dari pagu Rp 62,83 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk insentif perpajakan bagi Pajak Penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Final UMKM, pembebasan PPh 22 Impor, pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penurunan tarif PPh Badan, PPN DTP Properti, dan Bea Masuk DTP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Anna Suci Perwitasari