KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Hingga awal Agustus 2020, realisasi penyaluran program Pemulihan Nasional Ekonomi (PEN) untuk bidang perlindungan sosial telah mencapai 41,93% dari total pagu sebesar Rp 203,9 triliun.

Dalam rangka pemulihan dan transformasi ekonomi nasional, penyaluran anggaran untuk sektor perlindungan sosial lebih besar.

Pasalnya, serapan untuk bidang UMKM sebesar 26,3% dari pagu Rp 123,47 triliun, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda sebesar 7,9% dari pagu 106,1 triliun, sementara belum ada realisasi pembiayaan korporasi dari pagu Rp 53,57 triliun.

Baca Juga: Bersiaplah, BLT karyawan akan langsung ditransfer ke rekening pribadi

"Kita bisa lihat yang paling tinggi untuk bansos. Untuk masing-masing kelompok ini ada banyak program yang dibuat oleh kementerian/lembaga.

Ada yang [serapannya] besar, ada yang kecil, ada yang cukup jauh jalannya, ada yang masih mulai," kata Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers, Jumat (7/8).

Budi pun mengatakan, presiden Joko Widodo sudah meminta agar penyaluran PEN ini dilakukan secepat mungkin supaya perputaran ekonomi di kuartal III dapat dipercepat.

Budi pun merinci realisasi penyaluran di bidang perlindungan sosial. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya. Dia menerangkan, per 6 Agustus realisasi penyerapan PKH sudah mencapai Rp 27 triliun atau sekitar 72% dari pagu anggaran Rp 37,4 triliun.

Baca Juga: Pandemi mendorong permintaan kaleng kemasan sarden, pabrikan tingkatkan utilisasi

Menurut Budi, serapan program ini bisa berjalan lancar mengingat program ini sudah berjalan dalam kurun waktu yang lama, pelaksana sudah mengetahui seperti apa menjalankannya, dan penerima yang sebanyak 10 juta keluarga sudah jelas.

"Kami tidak melihat ada masalah apapun. Sampai akhir tahun kita bisa mencapai pagu anggaran yang Rp 37,4 triliun," ujar Budi.

Editor: Noverius Laoli