KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan akan melebihi outlook yang ditetapkan pemerintah yakni sebesar Rp 575,1 triliun.

Adapun Kementerian Keuangan mencatat, realisasi PNBP mencapai Rp 551,8 triliun hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut setara 120,2% dari target dalam APBN 2026, atau mencapai 76,7% dari outlook laporan semnetara (lapsem) yang ditargetkan Rp 575,1 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet membeberkan,  melihat perkembangan penerimaan PNBP tahun ini tambahan yang dibutuhkan hingga akhir tahun hanya sekitar Rp 23 triliun, sementara rata-rata penerimaan Januari hingga Oktober mencapai sekitar Rp 55 triliun per bulan.

Baca Juga: Pemerintah Catat 30.132 gerai Kopdes Selesai Dibangun

Ia menjelaskan bahwa tanpa memperhitungkan komponen surplus BI dan hasil penertiban kawasan hutan, rata-rata penerimaan bulanan masih berada di atas Rp 40 triliun. Selain itu, penerimaan PNBP sumber daya alam umumnya tercatat dengan jeda waktu sehingga penerimaan pada November dan Desember 2026 masih akan mencerminkan periode ketika harga komoditas, khususnya minyak, berada pada level tinggi.

“Dengan kondisi tersebut, saya memperkirakan realisasi PNBP akhir tahun dapat berada di kisaran Rp 620 triliun hingga Rp 640 triliun,” tutur Yusuf kepada Kontan, Minggu (15/11/2026).

Meski demikian, ia menilai capaian tersebut tetap perlu dicermati karena sebagian penerimaan berasal dari sumber yang bersifat tidak berulang. Salah satunya adalah hasil penertiban kawasan hutan yang kontribusinya telah melampaui Rp 55 triliun. Penerimaan tersebut bersifat sekali waktu sehingga sulit dijadikan sebagai basis penerimaan tahunan pada tahun-tahun mendatang.

Dari sisi komoditas, Yusuf melihat lonjakan harga minyak tahun ini lebih banyak dipicu gangguan pasokan dibanding peningkatan permintaan global. Konflik di kawasan Timur Tengah sempat mengganggu jalur yang menopang sebagian besar perdagangan energi dunia sehingga mendorong harga naik. Meski  pasar mulai melihat kondisi yang lebih terkendali.

Selain itu, harga Brent dan WTI telah turun cukup signifikan dibanding puncaknya, dan berbagai proyeksi juga menunjukkan tren normalisasi dalam beberapa tahun ke depan. Menurut saya, harga minyak yang relatif tinggi kemungkinan hanya bertahan hingga awal 2027 sebelum bergerak turun seiring pemulihan pasokan dan persediaan global, kecuali muncul eskalasi geopolitik baru.

“Ini penting dicatat karena asumsi ICP dalam APBN 2026 hanya US$ 70 per barel, sehingga kondisi saat ini lebih tepat dilihat sebagai periode yang tidak sepenuhnya normal,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa arah pergerakan harga komoditas lain, seperti batu bara, nikel, dan CPO, akan lebih ditentukan oleh permintaan China serta dinamika pasokan global masing-masing komoditas.

Menurutnya, pemerintah telah mengantisipasi kondisi tersebut dengan cukup baik. Hal ini tercermin dari target PNBP 2027 yang ditetapkan sebesar Rp 517,4 triliun atau sekitar 10% lebih rendah dibandingkan outlook 2026. Ia menilai pendekatan konservatif tersebut justru lebih sehat.

Baca Juga: Kemenkeu Catat Realisasi PNBP Mencapai Rp 551,8 Triliun hingga Oktober 2026

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya memastikan tambahan penerimaan akibat kenaikan harga komoditas tidak digunakan untuk membiayai belanja yang bersifat permanen. Menurutnya, tambahan penerimaan tersebut sebaiknya diarahkan untuk memperkuat bantalan fiskal, menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL), atau mengurangi kebutuhan pembiayaan yang berbiaya mahal.

Ia menilai kenaikan harga minyak juga berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi yang harus ditanggung pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengarahkan perhatian pada penguatan sumber PNBP yang lebih berkelanjutan.

Menurutnya, pengawasan produksi dan ekspor mineral dan batu bara (minerba) melalui integrasi data antarinstansi perlu diperkuat. Sementara itu, peningkatan lifting minyak dan gas bumi (migas) membutuhkan iklim investasi yang lebih menarik bagi sektor hulu.

Ia juga menilai hasil penertiban kawasan hutan sebaiknya tidak hanya menjadi sumber penerimaan sekali waktu, tetapi dapat dikembangkan menjadi penerimaan berulang melalui skema legalisasi dan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan.

Selain itu, pemerintah perlu memberikan kejelasan mengenai kontribusi Danantara terhadap APBN setelah adanya perubahan pola pembagian dividen BUMN.

“Untuk PNBP kementerian, lembaga, dan BLU, peningkatan penerimaan sebaiknya berasal dari perbaikan kualitas layanan dan efisiensi, bukan sekadar menaikkan tarif yang pada akhirnya membebani masyarakat,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News