KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 28 Oktober 2022 telah mencapai Rp 256,28 triliun. Realisasi ini setara dengan 56,2% dari total anggaran PEN tahun ini yang sebesar Rp 455,62 triliun.

“Untuk alokasi PEN kita sudah terealisasi 56,2% sampai dengan 28 Oktober lalu,” tutur Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya dalam Media Briefing, Jumat (4/11).

Ia memerinci, realisasi tersebut telah disalurkan diantaranya, pertama, melalui kluster penanganan kesehatan Rp 43,3 triliun. Terdiri dari klaim pasien Rp 25,3 triliun, insentif tenaga kesehatan Rp 2,7 triliun, vaksinasi Rp 1,7 triliun, dukungan APBN termasuk dana desa untuk penanganan Covid-19 Rp 10,6 triliun.

Baca Juga: Sri Mulyani Siap Gelontorkan Bansos Antisipasi Badai PHK

Kedua, kluster perlindungan masyarakat telah disalurkan sebesar Rp 113,9 triliun. Terdiri dari program keluarga harapan (PKH) Rp 21,4 triliun untuk 10 juta KPM, kartu sembako Rp 32,9 triliun untuk 18,8 juta KPM.

kemudian untuk BLT minyak goreng Rp 7 triliun, BLT Desa Rp 22,7 triliun, Bantuan Langsung Tunai bagi pedagang kaki lima (PKL) dan atau warung (BTPKLW) Rp 1,3 triliun, kartu prakerja Rp 12,8 triliun, Bantuan Subsidi Upah Rp 6,68 triliun, BLT BBM Rp 6,5 triliun, dan dukungan APBN untuk perlinmas (2% DAU) Rp 1,6 triliun.

Ketiga, untuk klaster penguatan pemulihan ekonomi telah terealisasi Rp 99,2 triliun. Realisasi ini terdiri dari padat karya Rp 15,4 triliun, infrastruktur dan konetivitas Rp 12,3 triliun, pariwisata dan ekonomi kreatif Rp 6,1 triliun, ketahanan pangan Rp 16,2 triliun, TIK Rp 7,8 triliun.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Sebut Industri Kelapa Sawit Topang Pemulihan Ekonomi Indonesia

Lebih lanjut, Made mengatakan, meskipun realisasi anggaran PEN belum terserap sepenuhnya di sisa dua bulan menuju akhir tahun 2022, pihaknya tidak akan memaksakan membelanjakan anggaran tersebut hingga habis, atau akan merealokasi anggaran tersebut ke kluster lain seperti yang dilakukan pada tahun lalu.

“Kita belum ada arahan untuk merealokasi, kalau memang tidak digunakan ya tidak direalisasikan. Jadi sisanya bisa jadi bantalan buat tahun depan dan untuk tabungan kan bisa,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli