KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Untuk menjaga pemulihan ekonomi, pemerintah menggulirkan dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN). 

Hingga 9 Desember 2022, pemerintah telah mengucurkan dana Rp 330,7 triliun untuk program PEN. Ini baru mencapai 72,5% dari pagu yang ditetapkan. 

“Penguatan pemulihan ekonomi masih terus berproses, dan perlu diakselerasi,” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (20/12) secara daring. 

Sri Mulyani mengungkapkan, mayoritas penyaluran PEN tersebut adalah untuk kluster perlindungan masyarakat. Kluster ini pun menjadi satu-satunya kluster yang penyerapannya sudah hampir 100%. 

Baca Juga: Realisasi Belanja Negara, Belanja K/L Sudah Lampaui Target

Realisasi di kluster perlindungan masyarakat telah mencapai Rp 148,2 triliun atau 95,8% dari pagu Rp 154,76 triliun. 

Menurut Sri Mulyani, kluster ini sangat penting dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat bisa memiliki bantalan untuk menghadapi situasi sulit ini. 

“Dominasi program PEN ini masih di kluster perlindungan masyarakat. Ini melindungi masyarakat dari ancaman Covid-19 dan guncangan ekonomi,” tegas Sri Mulyani. 

Bantuan yang diberikan pemerintah dalam kluster ini, di antaranya, bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,6 triliun, BLT minyak goreng sebesar Rp 7,0 triliun, BLT dana desa sebanyak Rp 26 triliun, kartu pra kerja sebanyak Rp 18,0 triliun, dan kartu sembako sebanyak Rp 43,9 triliun. 

Kluster dengan penyerapan terbesar selanjutnya adalah kluster pemulihan ekonomi. Pemerintah sudah mengucurkan dana sekitar Rp 128,4 triliun atau 72,0% dari pagu Rp 178,32 triliun. 

Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Alasan Pemerintah Kerek Tarif Cukai Rokok pada 2023

Dana di kluster ini digunakan untuk program padat karya yang telah disalurkan sebanyak Rp 18,4 triliun, ketahanan pangan sebanyak Rp 31,2 triliun, dukungan UMKM sebesar Rp 24,0 triliun, dan insentif usaha/paja mencapai Rp 16,7 triliun. 

Sedangkan untuk kluster kesehatan, pemerintah baru menyalurkan dana sebesar Rp 54,2 triliun. Ini baru mencapai 44,2% dari pagu Rp 122,54 triliun. 

Meski realisasinya lambat, Sri Mulyani menegaskan ini bukan berarti mencatatkan kinerja buruk, tetapi juga karena Covid-19 lebih terkontrol sehingga belanja penanganan Covid-19 turun tajam. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .