KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah mempercepat anggaran di bidang perlindungan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan belanja pemerintah agar roda perekonomian terhindar dari jurang resesi.

Program perlindungan sosial di tahun 2020 telah dianggarkan sebesar Rp 203,9 triliun dari total anggaran PEN sekitar Rp 695,3 triliun.

Dalam program perlindungan sosial ini, pemerintah memberikan dukungan berbagai program seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, paket sembako Jabodetabek, kartu prakerja, bansos tunai non-Jabodetabek, dan Bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa.

Baca Juga: Cegah kebakaran hutan dan lahan, Triputra Agro Persada jalin kerjasama dengan YKAN

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan beberapa perkembangan dari pos perlindungan sosial hingga 14 Agustus 2020.

Pertama, realisasi program perlindungan sosial untuk program PKH telah disalurkan sebesar Rp 26,59 triliun atau sekitar 71% dari total anggaran Rp 37,4 triliun. Kucuran PKH juga telah disalurkan untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kedua, program kartu sembako melalui Bansos Kartu Sembako (BPNT) telah disalurkan hingga Rp 26,34 triliun atau sekitar 60,4% dari total anggaran Rp 43,6 triliun. Program sembako ini juga telah disalurkan untuk 19,21 juta KPM.

Baca Juga: Hindari resesi, ini tiga strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

Ketiga, program paket sembako Jabodetabek telah terealisasi sebesar Rp 3,36 triliun atau sekitar 49,4% dari total pagu anggaran sebesar Rp 6,8 triliun. Program ini telah disalurkan untuk 1,89 juta KPM per 14 Agustus 2020.

Keempat, program kartu prakerja telah terealiasi sebesar Rp 2,41 triliun atau setara dengan 12,05% dari total anggaran Rp 20 triliun. Kartu Prakerja ini juga telah disalurkan hingga sekitar 680.922 peserta.

Editor: Noverius Laoli