KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun anggaran 2020 sebesar Rp 234,7 triliun. 

Realiasi SILPA sepanjang tahun 2020 itu tergolong tinggi, setidaknya dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya. Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukan realiasi SILPA pada 2019 sebesar Rp 46,40 triliun, 2018 senilai Rp 36 triliun, 2017 sejumlah Rp 25,64 triliun, dan 2016 sebesar Rp 26,16 triliun.

Ekonom Senior Institute Kajian Strategis (IKS) Universitas Kebangsaan Eric Sugandi menilai realiasi SILPA sepanjang 2020 sebagai over financing. Hal ini diperparah karena penyerapan belanja negara yang minim, khususnya pencapaian belanja pemerintah pusat pusat sebesar Rp 1.827,4 triliun hanya terserap 92,5% dari pagu Rp 1.975,2 triliun.

“Sebaiknya memang jangan over financing, apalagi financing via penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) kan ada kupon yang harus dibayarkan dan jadi beban pengeluaran. Jadi tidak produktif,” kata Eric kepada Kontan.co.id, Kamis (7/1).

Kata Eric walaupun kebijakan fiskal tahun lalu tergolong extraordinary, tapi pengelolaan anggaran mesti terjaga. Eric berharap SILPA 2020 dapat digunakan sebagai pembiaayaan 2021 dengan lebih optimal. Sehingga, penerbitan SBN dan penarikan pinjaman bisa lebih terkendali.

Baca Juga: Sri Mulyani: Anggaran vaksin corona harus ada karena prioritas

Eric mewanti-wati, kondisi likuiditas global melimpah karena banya negara yang melakukan kebijakan fiskal dan moneter ekspansif. Sehingga, dana ini akan mengalir ke emerging markets, termasuk Indonesia yang menawarkan imbal hasil menggiurkan. “Pemerintah jangan terlalu agresif juga menerbitkan SBN dengan strategi front loading karena sebagian dana global itu akan masuk ke Indonesia nantinya,” ujar Eric

Sementara itu, Menkeu mengatakan Rp 66,7 triliun SILPA di antaranya ditempatkan di perbankan. Status dana tersebut sebagai SILPA karena operasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang tidak kita tarik jadi masih di dalam himpunan bank milik negara (Himbara) dan bank pembangunan daerah (BPD) yang selama ini diletakkan oleh pemerintah. 

“Tujuannya, untuk kita lihat sampai perekonomian memulih kembali dan kredit meningkat,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN 2020, Rabu (6/1). 

Di sisi lain, Menkeu menjabarkan Rp 50,9 triliun SILPA akan dialihkan untuk APBN 2021 guna mendorong program vaksinasi virus corona dan stimulus Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).  “Ini yang sudah ada di dalam UU APBN untuk kemampuan gunakan SILPA 2020.  Kita terus maksimalkan sumber-sumber yang ada sehingga pembiayaan APBN akan sebaik mungkin, risiko dikelola dan efektivtasnya membaik,” ujar Menkeu.

Selanjutnya: Sri Mulyani: Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2020 capai Rp 234,7 triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .