KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi penggunaan subsidi energi meningkat pesat. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, belanja subsidi energi hingga 31 Mei 2018 mencapai sebesar Rp 49 triliun. Jumlah itu bertambah Rp 10 triliun dari sebulan sebelumnya yang Rp 39 triliun. Pembayaran itu juga tumbuh 143,7% dari realisasi pada periode yang sama tahun 2017.

Membengkaknya pembayaran subsidi energi mengerek realisasi belanja subsidi secara umum. Sehingga total realisasi subsidi mencapai Rp 69,97 triliun, melonjak 71,92% dibanding sebulan sebelumnya yang Rp 40,7 triliun.

Dalam paparan APBN Kita Senin (25/6), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, lonjakan realisasi subsidi energi terjadi karena pemerintah harus membayar penggunaan subsidi tahun ini maupun kurang bayar tahun-tahun sebelumnya. Utang subsidi berasal dari penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di Pertamina dan listrik di Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Hingga Mei 2018, utang subsidi BBM yang telah dibayarkan kepada Pertamina sebesar Rp 6,5 triliun dan utang subsidi Elpiji sebesar Rp 5,8 triliun. Adapun, pembayaran utang subsidi listrik kepada PLN sebesar Rp 5,3 triliun.

Jika pembayaran utang tersebut tidak diperhitungkan, realisasi subsidi diklaim Kemkeu tetap normal. "Pola subsidi tidak jauh berbeda," jelas Askolani, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Kemkeu, Selasa (26/6).

Tanpa pembayaran utang tahun sebelumnya, maka realisasi subsidi energi hanya Rp 31,4 triliun. Jumlah itu malah turun tipis dari tahun 2017 yang mencapai Rp 32,3 triliun. Sedangkan pada Mei tahun 2016, realisasi subsidi energi mencapai Rp 37 triliun.

Tetap sesuai target

Dengan kondisi itu Askolani meyakini, pembayaran subsidi energi hingga akhir tahun akan tetap sesuai target. Apalagi, setelah Mei tidak ada lagi pembayaran utang subsidi. "Carry over selesai. Tinggal memenuhi kewajiban tagihan bulanan saja dari PLN dan Pertamina," jelas Askolani.

Olah karena itu pembayaran subsidi bulan Juni 2018 dan selanjutnya akan stabil sesuai tagihan. "Sesuai dengan subsidi yang ditetapkan, sesuai volume subsidi yang didistribusikan," tambah Askolani.

Kewajiban utang subsidi yang harus dibayar pemerintah tahun ini memang sudah habis, namun sebenarnya utang subsidi energi pemerintah belum lunas. Sebab untuk tahun 2016, pemerintah harus membayar utang subsidi BBM dan LPG sekitar Rp 10 triliun. Sementara untuk listrik, sekitar Rp 2 triliun.

Namun sesuai masukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemerintah akan melunasi utang itu, tahun 2019. "Kami lihat nanti sesuai keseimbangannya," kata Askolani.

Pakar energi dan juga Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro melihat n pemerintah belum tentu bisa melunasi utang subsidi tahun 2016 pada tahun depan. Bahkan, utang pemerintah atas tagihan BBM dan LPG Pertamina serta listrik PLN berpotensi semakin membengkak.

Hal itu terjadi karena harga minyak dan batubara meningkat. Hingga Mei 2018, rata-rata harga minyak Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) yang menjadi acuan penghitungan subsidi energi sudah mencapai US$ 66 per barel, jauh dari asumsi di APBN yang hanya US$ 48 per barel.

"Nanti kalau ada audit BPK, potensi naiknya besar karena ada selisih yang besar, hampir Rp 19 triliun-Rp 20 triliun. Kalau ini jadi temuan BPK, pembayaran subsidi bakal semakin besar," jelas Komaidi.

Namun ini memang risiko yang harus ditanggung pemerintah karena menggunakan skema subsidi carry over. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia