KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sudah mencapai 90% dari pagu hingga Oktober 2026. Namun, tingginya penyaluran TKD tersebut belum diikuti dengan percepatan realisasi belanja pemerintah daerah (pemda).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi TKD hingga Oktober 2026 mencapai Rp 653,6 triliun dari pagu Rp 726,3 triliun dalam APBN 2026.

Sementara itu, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara nasional baru mencapai Rp 785,27 triliun atau 61,42% dari total pagu Rp 1.278,57 triliun.

Baca Juga: Pemerintah Atur Strategi Utang Akhir Tahun, Ekonom Ingatkan Risiko Yield Tinggi

Penyerapan tersebut bahkan sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar 61,64% dari pagu APBD 2025.

Berdasarkan rinciannya, realisasi belanja APBD terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 369,86 triliun, belanja barang dan jasa Rp 227,13 triliun, belanja modal Rp 61,52 triliun, serta belanja lainnya Rp 126,75 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah telah menaikkan alokasi TKD untuk merespons kebutuhan daerah. Menurutnya, TKD merupakan instrumen penting untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan di daerah.

"TKD ini adalah instrumen yang penting untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah melalui APBN," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi November, Jumat (13/11/2026).

Di sisi lain, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman menilai, belum optimalnya penyerapan belanja APBD di tengah tingginya penyaluran TKD berpotensi menghambat aktivitas ekonomi di daerah.

Baca Juga: Prabowo Minta Solidaritas ASEAN Diperkuat, Kandidat di PBB Harus Didukung

Menurutnya, dampak paling terasa terjadi ketika realisasi belanja modal masih tertahan. Kondisi ini dapat menghambat pesanan kepada pemasok lokal dan penyerapan tenaga kerja yang terlibat dalam proyek pemerintah daerah.

Selain itu, masyarakat juga harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan manfaat pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, seperti perbaikan jalan, sekolah, hingga puskesmas.

Rizal menyebut, berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 14 November 2026, realisasi belanja modal baru mencapai 40,13% dari pagu. Angka tersebut jauh di bawah realisasi belanja pegawai yang sudah mencapai 77,19%.

"Pesanan bagi pemasok lokal dan penyerapan tenaga kerja proyek ikut tertahan, sementara warga lebih lama menunggu perbaikan jalan, sekolah, dan puskesmas," ujar Rizal kepada Kontan, Minggu (15/11/2026).

Baca Juga: Pengaturan Truk Saat Natal dan Tahun Baru Perlu Jaga Kelancaran Distribusi Logistik

Meski demikian, Rizal mengingatkan bahwa perbandingan realisasi TKD dan belanja APBD perlu dilihat secara hati-hati karena keduanya menggunakan basis pengukuran yang berbeda.

Realisasi TKD mengukur dana yang telah disalurkan pemerintah pusat terhadap pagu transfer. Sementara itu, serapan APBD mengukur pengeluaran pemerintah daerah terhadap seluruh pagu belanja, termasuk yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD).

Dengan demikian, dana TKD yang sudah disalurkan belum tentu langsung dibelanjakan oleh pemerintah daerah. Sebab, sebagian proyek masih berada dalam tahap persiapan, proses lelang belum tuntas, atau pembayaran masih menunggu perkembangan pekerjaan.

Di samping itu, secara nominal penyaluran TKD hingga Oktober 2026 sebesar Rp 653,6 triliun tercatat turun 8,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan fiskal daerah tidak hanya terletak pada ketersediaan transfer dari pemerintah pusat, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan anggaran agar manfaat belanja negara dapat segera dirasakan masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News