JAKARTA. Pemerintah mencatat realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada semester I-2017 sebesar Rp 394,75 triliun atau setara 54,2%. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani memaparkan dari total realisasi tersebut, sebanyak Rp 360,36 triliun merupakan dana transfer ke daerah dan sebanyak Rp 34,39 triliun merupakan dana desa.

“Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama di tahun 2016,” kata Ani pada anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kamis (13/7).

Secara nominal, realisasi transfer ke daerah tahun ini meningkat Rp 3,17 triliun dibanding realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp 357,18 triliun. Begitu pula dengan realisasi dana desa tahun 2017 yang meningkat Rp 7,5 triliun dibanding realisasi dana desa semester I 2016.

Dana Transfer ke Daerah terdiri atas Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY. Dalam APBN 2017, pemerintah sendiri menganggarkan Transfer ke Daerah sebesar Rp 704,92 triliun dan Dana Desa sebesar Rp 60 triliun.

Naiknya realisasi Transfer ke Daerah pada semester I tahun ini didongkrak oleh lebih tingginya realisasi penyaluran DID dan Dana Perimbangan. Menkeu menjelaskan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan DAK non-fisik yang termasuk dalam Dana Perimbangan, realisasinya lebih tinggi dibanding semester I-2016.

Realisasi DAK fisik mencapai 29,9 % dari pagu APBN 2017. Nominal tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi semester I tahun 2016 yang hanya terserap 27,7% dari pagu APBN 2016. Dalam APBN 2017, pemerintah menganggarkan Rp 58,3 triliun untuk DAK Fisik.

“Dana ini dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan, puskesmas, pasar, dan rumah sakit rujukan,” tuturnya.

Lebih lanjut Ani menjelaskan, pada postur belanja, realisasi belanja negara semester I – 2017 berkontribusi dalam pembangunan jalan baru sepanjang 46,3 kilometer (km), jalan tol 3,69 km, jembatan 523,08 meter (m), dan fly over maupun underpass 1.187,7 m.

Sementara itu, realisasi DAK non-fisik semester I tahun ini mencapai 42,7% dari pagu APBN 2017. Lebih tinggi dari realisasi pada periode yang sama tahun lalu, yang hanya mencapai 37,9%. Pemerintah mengalokasikan DAK non-fisik dalam APBN 2017 sebesar Rp 115,1 triliun.

DAK non-fisik digunakan pemerintah untuk penyisiran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG). “Dana tersebut kami salurkan untuk mendukung penyaluran dana BOS sebesar 59,9%, BOP PAUD 77,3% dan TPG sebesar 29,7%,” jelas Ani.

Selain itu, Ia juga menyatakan, pemerintah telag menyalurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 6,6 juta siswa, BOS untuk 4,5 juta siswa dan Program Bidik Misai untuk 256.000 mahasiswa.

Sedangkan untuk DID, pada APBN 2017, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 7,5 triliun, lebih tinggi dari alokasi APBN 2016, sebesar Rp 5 triliun. Jumlah tersebut meningkat 50%.

DID tahun 2017 dialokasikan kepada 317 daerah yang terdiri atas 21 provinsi, 64 kota dan 232 kabupaten. Secara persentase, realisasinya semester I – 2017 mencapai 59,8% dari pagu anggaran atau setara Rp 4,48 triliun. Nominal tersebut relatif sama dengan realisasi semester I-2016 yang mencapai 58,1% dari APBN 2016 atau setara Rp 2,9 triliun.

“Pada dasarnya, kami, pemerintah selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam mengalokasikan anggaran,” pungkas Ani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia