JAKARTA. Pemerintah agresif menarik utang di semester I-2015. Alasannya, untuk mengantisipasi potensi melambungnya suku bunga di semester II-2015 menyusul rencana kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Sampai dengan 18 Juni saja, realisasi utang telah mencapai Rp 268 triliun atau hampir 60% dari target bruto.

"Memang kita rencananya melakukan strategi front loading relatif agresif dari sebelumnya. Ini dalam rangka mengantisipasi proyeksi kenaikan Fed Fund Rate di semester II-2015," kata Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Loto Srinaita Ginting di Jakarta, Minggu (21/6/2015).

Menurut Loto, sampai dengan 18 Juni 2015, pemerintah telah menarik utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 267,59 triliun atau 59,18% dari target bruto. Ini jauh lebih besar daripada dua tahun sebelumnya, yakni 44% pada semester I-2013 dan 57,88% pada semester I-2014.

KKI 2025 Fasilitasi Business Matching UMKM Rp 224 Miliar

Realisasi sampai dengan 18 Juni 2015 tersebut terdiri dari penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Utang melalui penerbitan SUN mencapai Rp 184,93 triliun atau 40,9% dari target bruto. Sementara utang melalui SBSN adalah Rp 82,66 triliun atau 18,28% dari target bruto.

Posisi utang pemerintah per Mei 2015 adalah Rp 2.781 triliun atau sekitar 23,7% terhadap produk domestik bruto (PDB). Ini terdiri dari SBN senilai Rp 2.092 triliun dan pinjaman senilai Rp 689 triliun.

The Fed, Bank Sentral AS, berencana menaikkan suku bunga. Meski demikian, hingga kini belum ada kepastian kapan waktunya sehingga berbagai pihak di pasar keuangan global melakukan antisipasi.

Kenaikan suku bunga di AS akan menjadi magnet bagi dana global. Konsekuensinya, likuiditas di pasar global akan mengerut. Dampaknya, investor akan meminta tingkat bunga tinggi untuk berbagai instrumen utang di luar AS.

Tren ini sudah mulai tampak pada 2014. Tingkat bunga SBN tiga bulan rata-rata pada semester I-2013 adalah 3,8%. Pada 2014, naik menjadi 5,7%.

Utang pemerintah digunakan untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tahun ini, defisit ditargetkan Rp 222,5 triliun atau 1,9% dari PDB. Ini adalah utang bersih. Di luar utang bersih ini, pemerintah juga harus membayar utang, misalnya untuk melunasi utang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Total utang yang ditarik pemerintah disebut utang bruto.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, beberapa waktu lalu, menyatakan, pihaknya akan mengusahakan defisit sesuai target. Namun, ketika ada risiko pelebaran defisit karena misalnya penerimaan pajak jauh dari target, ia mematok defisit maksimal 2,2% dari PDB.

Jika defisit melebar dari target, menurut Bambang, pemerintah akan menarik pinjaman multilateral. Dengan demikian, pemerintah tak perlu menerbitkan tambahan SUN dari rencana awal. Salah satu pinjaman multilateral yang dimaksud adalah pinjaman program dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan KFW. Total nilai pinjamannya 1,1 miliar dollar AS. (LAS)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News