KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi utang baru pemerintah tahun ini bakal lebih rendah dari yang direncanakan. Tercatat hingga 7 Desember 2021, utang pemerintah yang diperoleh tahun ini mencapai Rp 1.186,2 triliun atau 88,3% dari target.

“Realisasi pembiayaan utang sampai 7 Desember telah mencapai 88,3%,” kata Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Ditjen Pengelolaan pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Riko Amir dalam Media Briefing: Strategi Pembiayaan APBN Tahun 2022, Senin (13/12).

Diperkirakan, realisasi utang pemerintah tahun ini akan lebih rendah Rp 300 triliun dari target dalam APBN 2021. secara umum kebutuhan pemenuhan pembiayaan melalui utang tunai telah terpenuhi sesuai rencana, baik dari sisi penarikan pinjaman maupun penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Baca Juga: DJPPR: Penarikan pinjaman luar negeri capai Rp 13,1 triliun pada November 2021

Saat ini, tercatat realisasi penerbitan SBN sebesar Rp 1.144,6 triliun. Angka ini sudah termasuk penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) III tahap I sebesar Rp 58 triliun pada akhir November lalu.

Sementara itu, realisasi SBN domestik sudah sebesar Rp 982,6 triliun. Sedangkan SBN valas sebesar Rp 158 triliun. Kemudian dari pinjaman program telah terealisasi 100% dari yang ditargetkan yakni Rp 41,6 triliun atau US$ 2,9 miliar.

Adapun, sisa pengadaan utang tunai Rp 157 triliun akan dipenuhi dari penerbitan SBN yang dibeli Bank Indonesia di pasar perdana.

Lebih lanjut, Amir mengatakan, dalam pengelolaan utang, pemerintah mendorong penurunan yield dalam penerbitan SBN. Penurunan target utang juga didukung penggunaan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun 2020.

Selain itu, penerimaan negara tahun ini mulai mengalami peningkatan walau masih dalam suasana pandemi. Termasuk juga buah dari upaya kerja sama pemerintah dengan Bank Indonesia dalam pembelian SBN di pasar perdana melalui SKB III.

“Penurunan defisit APBN ini karena ada penggunaan dana SiLPA dan penerimaan negara naik dan SKB III jadi dapat signifikan menekan yield dari 6,77% di awal tahun menjadi 6,09%,” imbuhnya.

Baca Juga: Kemenkeu berupaya turunkan porsi asing di SBN yang kni sudah di bawah 20%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat