KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menetapkan realisasi wajib tanam dan produktivitas bawang putih sebagai syarat untuk penerbitan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) bawang putih tahun 2024. 

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian Andi M Idil Fitri mengungkapkan, tingkat kepatuhan importir akan menjadi pertimbangan utama penerbitan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) pada tahun depan. 

"Khusus bawang putih, importir yang sudah memegang Surat Keterangan Lunas (SKL), yaitu dokumen bukti telah melaksanakan komitmen tanam dan produksi di dalam negeri, akan menjadi pertimbangan diterbitkannya RIPH bawang putih," kata Idil dalam keteranganya, Sabtu (14/10). 

Baca Juga: Kementerian Pertanian Terbitkan Rekomendasi Impor Bawang Putih Sebanyak 1,1 Juta Ton

Pihaknya mencontohkan importir bawang putih yang sudah punya 1 SKL dan tidak ada tanggungan kewajiban tanam lainnya, maka importir tersebut dapat mengajukan permohonan RIPH tahun 2024 dengan volume hingga 4.000 ton. Kemudian, jika mengantongi 2 SKL bisa mengajukan 5.000 ton, dan demikian seterusnya. 

Kementan mencatat selama periode 2017 - 2023, setidaknya terdapat 101 perusahaan yang telah melaksanakan wajib tanam dan produksi bawang putih sesuai aturan sehingga dapat mengajukan RIPH bawang putih tahun 2024. 

Sementara, untuk penerbitan RIPH komoditas hortikultura lainnya, Ditjen Hortikultura juga telah membuat simulasi pengajuan RIPH berdasarkan realisasi impor selama beberapa tahun terakhir. 

"Ini dilakukan supaya para importir lebih cermat dalam perhitungan serta lebih patuh dalam melaksanakan komitmennya," jelas Andi Idil. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi