KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Realokasi dan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan virus corona (Covid-19) belum sepenuhnya dilakukan.

Sejumlah daerah masih menggunakan anggaran bantuan sosial yang sebelumnya telah ada di APBD. Hal itu membuat belum adanya tambahan signifikan dari APBD untuk bansos.

"Belum ada tambahan signifikan dari APBD. Jadi APBD belum kontribusi, semua masih APBN," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat terbatas, Selasa (7/4).

Baca Juga: Sri Mulyani sebut THR bagi ASN sudah dialokasikan, untuk pejabat tunggu Jokowi

Padahal, sebelumnya pemerintah telah mendorong realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Sementara itu presiden sebelumnya telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk tambahan anggaran.

Sri bilang tambahan anggaran kesehatan Rp 75 triliun seluruhnya masih menggunakan APBN. Melalui Kementerian PUPR, anggaran tersebut digunakan untuk mengembangkan rumah sakit di daerah.

Termasuk juga untuk penyediaan alat pelindung diri (APD), alat kesehatan dan insentif bagi tenaga medis. Hingga biaya perawatan padien Covid-19 juga dibebankan kepada APBN.

Baca Juga: Sri Mulyani: Ada 9 juta warga di luar Jabodetabek diusulkan dapat bansos

"Saya kemarin keluarkan ke Menke satuan biaya bagi pasien Covid-19 yang bisa ditagihkan ke APBN, sudah ada satuan biayanya dalam Rp 75 triliun," terang Sri Mulyani.

Selain itu APBN juga masih menanggung pembuatan jaring pengaman sosial. Berdasarkan tambahan yang diusulkan pemerintah, terdapat anggaran Rp 110 triliun untuk program jaring pengaman sosial.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli