KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran Rp 306,69 triliun pada 2025. Penghematan anggaran tersebut berasal dari anggaran kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, realokasi anggaran tersebut bisa berdampak positif bagi perekonomian, namun tergantung dari program yang dijalankan dari anggaran tersebut.

Akan tetapi, bila tidak ada realokasi atau anggaran tersebut dipangkas, maka bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi. Misalnya saja pada 2016 lalu, pemerintah melakukan pemangkasan atau penghematan anggaran pada kuartal III 2016 tanpa adanya realokasi.

Puncakbaru Jayatama Tampilkan Inovasi Eksplorasi Interaktif di Minerba Convex 2025

Baca Juga: Pemerintah Janji Tambah Akses Permodalan untuk Dorong Ekonomi Masyarakat

Yusuf menyebut, ketika kebijakan itu dilakukan pertumbuhan ekonomi secara umum mengalami perlambatan dari kuartal III-2016 yang mencapai 5,03% melambat menjadi 4,94% pada kuartal IV 2024.

“Jika kita bicara realokasi anggaran maka akan tergantung dari program yang akan dijalankan pemerintah. Namun bila realokasi anggaran maka dampaknya tidak akan sebesar jika pemerintah melakukan penghematan anggaran,” tutur Yusuf kepada Kontan, Kamis (23/1).

Realokasi anggaran tersebut lanjut Yusuf, bisa berdampak positif bagi perekonomian bila disalurkan pada belanja bantuan sosial dan belanja modal dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Belanja-belanja tersebut mempunyai peluang memberikan Efek pengganda ke perekonomian yang lebih besar.

Sementara itu, bila digunakan untuk program makan bergizi gratis (MBG) bisa berdampak positif bagi perekonomian apabila program tersebut melibatkan lebih banyak UMKM.

Baca Juga: UPZ Pupuk Kaltim Dorong Penyaluran Zakat Tepat Sasaran

Lebih lanjut, Yusuf membeberkan, kebijakan efisiensi anggaran ini tampaknya sejalan dengan  kondisi pemerintah yang memutuskan tidak meningkatkan tarif PPN menjadi 12% tahun ini untuk barang umum dan hanya untuk barang mewah saja, sehingga tidak ada penerimaan tambahan yang masuk ke kas negara.

Di samping itu, ada juga potensi penerimaan negara tidak terealisasikan sesuai dengan target. Hal ini karena periode normalisasi harga komoditas yang diperparah dengan potensi berubahnya peta dinamika ekonomi global imbas dari terpilihnya Presiden Trump.

"Ini tentunya akan mengubah potensi penerimaan negara dari harga komoditas yang berubah imbas dari kondisi yang disebutkan di atas," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News