KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengkritisi kebijakan Bank Indonesia (BI) masih konvensional dalam menjaga rupiah. Ia menyarankan agar BI membuka akses langsung ke likuiditas dolar Amerika Serikat (AS). Menanggapi hal tersebut, Kepala Ekonom BCA David Sumual bilang,
kerja sama dengan bank sentral lain, termasuk dengan Federal Reserve (The Fed), memungkinkan untuk dilakukan. Selama ini, Indonesia telah memiliki kerja sama bilateral swap arrangement dengan sejumlah negara seperti China, Jepang, dan Korea Selatan, serta terlibat dalam Chiang Mai Initiative sebagai skema multilateral dengan negara-negara ASEAN. “Tapi sebenarnya akan sangat baik juga kalau ada kerjasama langsung dengan Amerika. Kita tahu ada fasilitas yang sifatnya
unlimited,” tutur David kepada Kontan, Rabu (8/4/2026).
David menambahkan, beberapa negara memiliki
standing swap lines atau jalur pertukaran mata uang yang bersifat permanen dengan Amerika Serikat, seperti negara-negara Eropa, Inggris, Swiss, dan Jepang, yang merupakan bagian dari kelompok bank sentral utama dunia.
Baca Juga: Prabowo Perintahkan Bahlil Cabut Ratusan IUP Tambang Masuk Kawasan Hutan Lindung Selain itu, ada pula negara yang memiliki perjanjian pertukaran uang yang bersifat periodik dan dapat diperbarui, namun tetap memiliki akses langsung ke Amerika Serikat, seperti Singapura. Meski demikian, kata David,
sifat kerja sama tersebut yang umumnya hanya diberikan kepada negara-negara sekutu dekat AS atau negara dengan peran strategis dalam sistem keuangan global. “Ya agak susah juga sih. Karena yang dia dapat tuh kan negara-negara sekutunya gitu ya. Kayak Inggris, Jepang gitu kan,” ujarnya. Meski demikian, David menilai peluang tetap ada, mengingat beberapa negara di luar lingkaran inti tersebut juga berhasil memperoleh akses, seperti Singapura. Negara tersebut memiliki perjanjian
swap line langsung dengan AS, meskipun tidak selalu bersifat permanen. Indonesia sebenarnya tak sepenuhnya tidak punya akses ke AS. David mengungkapkan, saat ini Indonesia telah memiliki skema kerja sama dengan Amerika Serikat dalam bentuk
repo facility, yakni mekanisme memperoleh likuiditas dolar AS dengan menjaminkan aset seperti surat berharga. Namun, berbeda dengan swap line, fasilitas repo dinilai memiliki fleksibilitas yang lebih terbatas. Karena itu, ia mendorong agar kerja sama yang sudah ada dapat diperdalam atau ditingkatkan ke level yang lebih kuat. “Jadi kalau bisa diperdalam lagi ya sangat baik. Nah ini gunanya nanti
swap line ini sebenarnya untuk
arrangement kalau kita dalam tekanan,” ungkapnya. Di tengah tekanan global, David menekankan, stabilisasi nilai tukar tidak harus dilakukan dengan mempertahankan level tertentu. Menurut dia, strategi yang lebih tepat adalah mengikuti arah pasar (
riding the wave), bukan melawan arus, karena intervensi yang terlalu agresif justru akan menguras cadangan devisa. David menambahkan, tekanan terhadap nilai tukar tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga hampir seluruh negara di dunia, seiring menguatnya dolar AS. Lebih lanjut, David menyebut cadangan devisa Indonesia saat ini masih dalam kondisi memadai. Selain cadangan utama, Indonesia juga memiliki “
secondary buffer” berupa jaringan swap arrangement dengan berbagai negara. Namun ke depan, ia mendorong pemerintah dan otoritas moneter untuk terus memperluas kerja sama swap dengan negara lain, termasuk kawasan Timur Tengah dan Eropa, yang memiliki cadangan devisa besar. Di sisi lain, ia menilai stabilitas nilai tukar yang paling penting bagi pelaku usaha bukanlah pada levelnya, melainkan pada tingkat volatilitasnya. “Yang penting itu bukan di level berapa, tapi volatilitasnya
Jadi kalau terlampau volatil, terlampau terombang ambing itu malah buat mereka jadi sulit mengambil keputusan bisnis,” jelasnya. Baca Juga: Prabowo Pastikan Subsidi BBM Tetap untuk 80% Rakyat Indonesia Kata David, volatilitas rupiah sejauh ini masih relatif terkendali dibandingkan mata uang negara lain. Selain itu, David juga menekankan pentingnya strategi lindung nilai
(hedging), terutama bagi perusahaan yang memiliki utang luar negeri.
Hedging juga dinilai penting untuk komoditas strategis seperti minyak, mengingat Indonesia saat ini merupakan net importir minyak. Terkait prospek rupiah, David mengatakan, pergerakan mata uang domestik akan sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor global. Seperti tensi geopolitik, harga minyak, serta perkembangan indeks global seperti
Morgan Stanley Capital International MSCI dan
Financial Times Stock Exchange FTSE, serta arah kebijakan lembaga pemeringkat.
Adapun dari sisi cadangan devisa, ia menyebut posisi saat ini masih berada di atas standar kecukupan internasional, yakni setara dengan pembiayaan lebih dari tiga hingga empat bulan impor serta pembayaran utang jangka pendek. “Cadev itu sebenarnya lebih untuk menstabilisasikan. Kalau kebanyakan cadev juga sebenarnya nggak terlalu baik, ini kan dana
idle. Jadi secukupnya aja sebenarnya.,” imbuh David. Untuk diketahui, BI mencatat, posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2026 tercatat sebesar US$ 148,2 miliar, turun dari US$ 151,9 miliar pada akhir Februari 2026. Penurunan ini terjadi di tengah masuknya dana dari penerbitan obligasi global pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
