KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah sudah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 52,56 triliun hingga Mei 2024 untuk pengendalian inflasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, realisasi tersebut berasal dari anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang realisasinya mencapai Rp 39 triliun atau 29% dari pagu Rp 124,16 triliun. Kemudian, berasal dari fiskal daerah yang realisasinya sudah mencapai Rp 13,56 triliun dari pagu anggaran Rp 92,87 triliun.
Airlangga menyebut berkat upaya pengendalian tersebut, kondisi inflasi Indonesia saat ini relatif lebih baik, jika dibandingkan dengan negara lainnya. “Inflasi di bulan Mei ini tercatat sebesar 2,84% secara tahunan, dan jika dibandingkan dengan negara lain G20 seperti Rusia misalnya 7,84%, India 4,75%, Australia 3,6%, Amerika Serikat 3,3%. Jadi di Indonesia relatif lebih baik dari negara-negara tersebut,” tutur Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendali Inflasi 2024 di Istana Presiden, Jumat (14/6). Baca Juga:
Lapor ke Jokowi, Bos BI Sebut Inflasi Indonesia Termasuk yang Terendah di Dunia Menurutnya, dengan terkendalinya inflasi tersebut juga turut mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal I 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,11%. Adapun upaya yang dilakukan untuk meredam inflasi di antaranya, menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi. Di samping itu, komunikasi yang efektif juga dilakukan, terutama untuk mendorong bauran kebijakan fiskal moneter dan sektor riil sehingga inflasi tetap terjaga.
Dalam melakukan stabilisasi harga pangan, Airlangga menjelaskan, ketika harga pangan dalam kondisi meningkat, dalam jangka pendek dilakukan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bantuan pangan gerakan pangan murah. Menurutnya upaya tersebut telah berhasil meredam harga pangan yang sedang melonjak tinggi. Upaya lainnya yakni, melakukan peningkatan produksi dengan penambahan alokasi pupuk subsidi maupun akses pembiayaan untuk sektor pertanian. Ia mencatat, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor pertanian sudah mencapai 30%. Terakhir, memastikan kelancaran distribusi terutama untuk 10 komoditas pangan strategis oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan optimalisasi tol laut untuk daerah yang tertinggal terpencil dan terluar. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Anna Suci Perwitasari
