KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan menggenjot belanja negara dari sektor pangan, untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan karena pembatasan ekspor pangan dari sejumlah negara.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, selain sebagai antisipasi kenaikan harga pangan, upaya ini juga dilakukan untuk mencegah inflasi khususnya pada inflasi volatile food yang masih meningkat.

“Beberapa belanja yang kita perlu genjot memang ada, terutama di sisi ketahanan pangan dan juga stabilitas harga,” tutur Febrio dalam agenda BNI Investor Daily Summit 2023, Selasa (24/10).

Baca Juga: Awas Ancaman Inflasi dari Harga Pangan dan Energi

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, kenaikan harga beras, bawang putih, dan daging ayam ras, memberi andil dominan kepada pergerakan inflasi harga barang bergejolak pada September 2023.

Inflasi komponen harga bergejolak pada bulan lalu sebesar 3,62% YoY atau meningkat bila dibandingkan 2,42% YoY pada Agustus 2023.

Kenaikan harga tiga komponen tersebut tak lepas dari peristiwa yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, kenaikan harga beras pada bulan September 2023 tak lepas dari produksi beras dalam negeri yang berkurang akibat fenomena kekeringan panjang atau El-Nino.

“Harga bawang mengalami deflasi, cabai deflasi, harga beras inflasi jadi memang ada harga spesifik yang harus diurus pemerintah,” ungkapnya.

Febrio mengatakan, permasalahan pangan ini tidak hanya terjadi di dalam negeri, melainkan hampir terjadi di seluruh dunia. Maka dari itu, antisipasi yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan mengandalkan APBN sebagai shock absorber.

Baca Juga: Sejumlah Faktor Ini Berpotensi Kerek Inflasi pada Tahun Depan

“Ini contohnya bagaimana memastikan pada titik tertentu sangat krusial kita pastikan APBN siap melakukan perannya,” jelasnya.

Pada tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 104,2 triliun. Akan tetapi, realisasi dari anggaran ketahanan pangan ini terbilang masih minim, yakni baru mencapai Rp 37 triliun hingga Agustus 2023. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi