KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan menata ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memfokuskan penyaluran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program sekaligus memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan nantinya Badan Gizi Nasional (BGN) berpotensi mencoret beberapa siswa yang dianggap dari kalangan mampu untuk tidak lagi menjadi penerima manfaat. 

"Artinya kalau misalnya ini tidak perlu, mereka anak-anak orang kaya, ya enggak akan dikasih,” kata Dudung dalam konferensi pers di Kantor KSP, Rabu (10/6/2026). 

Baca Juga: Ada di Hotel, Klinik Satelit Madinah Jadi Garda Terdepan Layani Kesehatan Jemaah Haji

Dudung memastikan evaluasi akan dilakukan terhadap penerima manfaat, termasuk di wilayah perkotaan yang dinilai tidak seluruhnya membutuhkan program tersebut.

“Yang pertama adalah tentang refocusing untuk penerima manfaat. Jadi disampaikan oleh Kepala BGN bahwa nanti yang betul-betul yang membutuhkan, sehingga nanti akan dicek kembali,” lanjut Dudung 

Ia mencontohkan, berdasarkan hasil pengecekan yang pernah dilakukan di Jakarta, terdapat sejumlah penerima manfaat di tingkat sekolah menengah yang tidak mengonsumsi makanan yang disediakan melalui program MBG.

Karena itu, pemerintah akan melakukan pendataan dan evaluasi ulang agar bantuan pangan bergizi benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.

Dudung menjelaskan, kebijakan refocusing tersebut juga menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran program MBG yang saat ini menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Prabowo Akan Merenovasi 400 Rumah Sakit dan 10.000 Puskesmas Dalam 3 Tahun

Selain penerima manfaat, BGN juga akan melakukan penataan terhadap dapur-dapur MBG yang telah beroperasi.

Menurut Dudung, evaluasi akan difokuskan pada kualitas layanan dan efektivitas operasional dapur, bukan semata-mata mengejar jumlah.

“Dampaknya nanti akan dilihat, terutama yang berkualitas, tidak mengejar kuantitas. Tapi betul-betul dapur itu apakah efektif, apakah sesuai dengan aturan yang nantinya tidak menimbulkan misalnya keracunan dan sebagainya,” ujarnya.

KSP, lanjut Dudung, juga akan ikut melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah untuk memastikan program berjalan sesuai arahan pemerintah.

Menurut dia, penataan ulang tersebut diperlukan agar program MBG dapat berjalan lebih efektif sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama program.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News