JAKARTA. Rencana pemerintah merealisasikan program reforma agraria akan diawali dengan pemberian hak pengelolaan hutan atau yang disebut perhutanan sosial. Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan data dan skema untuk realisasi program ini. "Kami akan melakukannya bertahap, jadi tadi yang disiapkan lebih dulu soal perhutanan sosial. Mana yang sudah mulai clear, mana lahannya yang sudah jelas dan tidak bermasalah, apa yang mau dilakukan," ungkap Darmin, seusai rapat koordinasi Reforma Agraria di kantornya, Jumat (9/6). Ia menegaskan bahwa program ini bukan merupakan pembagian tanah secara cuma-cuma. Akan tetapi lebih ke soal pengembangan produktivitas lahan. Maka, pemerintah tidak terlalu ketat membatasi siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh. Namun, yang jelas program ini diprioritaskan bagi petani yang tidak memiliki lahan.
Reforma agraria, begini skema perhutanan sosial
JAKARTA. Rencana pemerintah merealisasikan program reforma agraria akan diawali dengan pemberian hak pengelolaan hutan atau yang disebut perhutanan sosial. Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan data dan skema untuk realisasi program ini. "Kami akan melakukannya bertahap, jadi tadi yang disiapkan lebih dulu soal perhutanan sosial. Mana yang sudah mulai clear, mana lahannya yang sudah jelas dan tidak bermasalah, apa yang mau dilakukan," ungkap Darmin, seusai rapat koordinasi Reforma Agraria di kantornya, Jumat (9/6). Ia menegaskan bahwa program ini bukan merupakan pembagian tanah secara cuma-cuma. Akan tetapi lebih ke soal pengembangan produktivitas lahan. Maka, pemerintah tidak terlalu ketat membatasi siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh. Namun, yang jelas program ini diprioritaskan bagi petani yang tidak memiliki lahan.