JAKARTA. Kebijakan ekonomi berkeadilan yang dilakukan pemerintah, mulai diluncurkan secara bertahap. Bulan April ini, pemerintah akan meluncurkan reforma agraria sebagai bagian dari kebijakan ekonomi berkeadilan. Hal ini dipastikan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Sofyan Djalil.

Sofyan Djalil bilang, pertengahan April 2017, reforma agraria yang akan diluncurkan terdiri atas dua komponen. Komponen tersebut ialah, legalisasi aset dengan memberikan sertifikat gratis dan redistribusi lahan dengan melepaskan lahan kawasan hutan yang jadi hunian masyarakat. Namun sayangnya, Sofyan Djalil belum bisa memastikan kapan tanggal tepatnya peluncuran reforma agraria jilid I ini.

"Kita harapkan pertengahan bulan ini, dua komponen dulu yang kita luncurkan," kata Sofyan Djalil, Selasa (11/4).

Nah saat ini, persiapan launching reforma agraria sedang dalam tahap finalisasi. Menurutnya, masih ada hal dikajian yang mesti diselesaikan.

"Masih terkendala karena masih ada beberapa aspek regulasi yang diselesaikan," pungkas Sofyan Djalil.

Seperti diketahui, melalui program reforma agraria, pemerintah menargetkan pemberian akses lahan bagi 4,5 juta - 9 juta penduduk miskin di tiga provinsi dengan penduduk miskin terbanyak dalam tiga tahun ke depan. Agar tanah redistribusi tidak dijual kembali, pemerintah akan memakai konsep kepemilikan kolektif (strata title) melalui skema koperasi.

Dalam redistribusi lahan, pemerintah juga memasukkan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi. Menurut Presiden Joko Widodo, lahan yang akan diberikan ke masyarakat lewat redistribusi aset lahan dan reforma agraria mencapai 12,7 juta hektare (ha). Luas lahan yang dibagikan maksimal 5.000 ha per kelompok.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie