Reformasi birokrasi dan e-government harus sejalan



JAKARTA. Menteri Keamanan dan Administrasi Publik Korea Selatan (Korsel) Yoo Jeong-bok mengatakan, keinginan pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi birokrasi bisa terwujud.

Hal ini, jika pemerintah Indonesia mengabungkan tenaga antara kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPAN-RB) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

"Saya akan menggabungkan tenaga antara kedua Kementerian ini, supaya Indonesia bisa maju. Alasannya, reformasi birokrasi dan pembentukan e-government tidak bisa dipisahkan. Kalau bisa digabungkan, maka akan maksimal," ujar Yoo, Kamis (4/7).


Yoo menuturkan, kedatangannya ke Indonesia adalah untuk memperkenalkan kepada pemerintah Indonesia bahwa sistem reformasi birokrasi dan e-government di Korsel sudah cukup bagus.

Hal itu terlihat dengan dua tahun berturut-turut Korsel menjadi juara di antara negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangasa (PBB).

"Kesimpulannya, tanpa reformasi birokrasi dan dukungan terhadap e-government, maka masa depan suatu negara bisa berbahaya," tambah Yoo.

Dalam kesempatan itu, Yoo merasa terhormat bisa memperkenalkan sistem yang dipakai di Korsel tersebut kepada Indonesia. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir ini, pertumbuhan perekonomian Indonesia cukup fantastis di tengah krisis global.

Nah dengan diterapkannya reformasi birokrasi dan e-government ini Indonesia bisa lebih maju lagi. Kunci berhasil tidaknya program ini terletak pada manusianya atau tenaga kerja yang berada di dalam birokrasi tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan