KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keinginan publik adanya reformasi di tubuh Polri kembali menguat, setelah muncul sejumlah kasus yang melibatkan oknum institusi kepolisian.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Khamdani mengungkapkan, di tengah dinamika masyarakat dan tatanan ekonomi sosial yang dinamis, perbaikan untuk perubahan mau tak mau perlu untuk dilakukan dengan berkesinambungan. "Perubahan adalah keniscayaan," jelas Shinta pada Kontan.co.id, Minggu (16/10).

Menurut Shinta, kebijakan Polri sendiri merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional. Sehingga upaya perbaikan yang konstruktif memang perlu dilakukan oleh lembaga mana pun, tidak hanya kepolisian.

Baca Juga: Pesan Jokowi Kepada Jajaran Polri: Jangan Gagah-gagahan

"Sebagai tools control birokrasi, diperlukan perbaikan citra yang demokrati, professional dan akuntabel," terang Shinta.

Hal ini kata Shinta, tak lain untuk membangun paradigma peranan dalam system keamanan masyarakat yang berlandaskan kaidah demokrasi, serta penghormatan hak-hak masyarakat di hadapan hukum sebagai wujud akuntabilitas institusi untuk membangun kepercayaan kembali.

Seperti diketahui, beberapa kasus yang menyangkut kepolisian belakang ini banyak disorot oleh publik. Mulai dari  kasus Mantan Kadiv Propam Polri Ferdi Sambo terkait pembunuhan, selanjutnya tragedi Kanjuruhan yang juga menyeret institusi kepolisian.

Baca Juga: Ini Lima Arahan Presiden Jokowi kepada Jajaran Polri

Terakhir yaitu ditangkapnya Irjen Teddy Minahasa terkait kasus peredaran narkoba. Beberapa kasus tersebut, membuat persepsi publik terhadap institusi kepolisian kian memburuk hingga seruan reformasi polri kembali menguat. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto