KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Peneliti INDEF menilai reformasi pembangunan prioritas yang ingin dilakukan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN ) 2021 belum tercermin dalam postur anggarannya.

“Maunya apa, tapi yang tercermin dalam posturnya berbeda. Jadi amunisi yang digunakan tidak sesuai dengan yang diinginkan,” jelas Ahmad Heri, Peneliti INDEF dalam konferensi secara daring, Kamis (10/9).

Ahmad menjelaskan, ada tujuh prioritas pembangunan Dalam RAPBN 2021 yang diinginkan adalah meliputi reformasi sistem kesehatan, reformasi pendidikan, pembangunan infrastruktur, pembangunan ketahanan pangan, penguatan pariwisata, reformasi program perlindungan sosial serta redesain sistem perencanaan dan penganggaran.

“Ke tujuh prioritas pembangunan ini sudah benar, tapi belum tercermin dalam postur anggaran 2021. Dari sisi kementerian/lembaga aja masih yang paling besar Kementerian PUPR dan Kementerian Pertahanan,” tambahnya.

Baca Juga: Ekonom Indef: Pemerintah perlu membuat kebijakan anggaran mengatasi pandemi Covid-19

Sehingga, ia masih belum melihat adanya sinkronisasi dari realokasi anggaran K/L dengan ketujuh reformasi yang diinginkan. Menurutnya, hal ini dapat menimbulkan keraguan publik terkait kebijakan extraordinary dalam formulasi kebijakan anggaran di tahun 2021.

“Sehingga harus dilakukan reformulasi kebijakan anggaran dengan anggaran yang cukup untuk membiayai pembuatan vaksin secara massal. Ini darurat harus dilakukan menurut saya dalam reformasi kesehatan,” tutupnya.

Selanjutnya: Ekonom Indef nilai RAPBN 2021 memiliki prioritas salah sarah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli