KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) menjadi langkah penting dalam menciptakan basis data komprehensif terkait kondisi sosial dan ekonomi. Terutama yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan, kondisi rumah tangga dan berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Regsosek adalah salah satu data penduduk Indonesia yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan penganggaran berbasis bukti. Ia berharap, kementerian, lembaga, hingga daerah dapat memanfaatkan data ini sebagai sumber data dalam perencanaan pembangunan. 

Menurutnya, data menjadi krusial karena untuk perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Data juga dapat menjadi alat untuk mempercepat penghapusan kemiskinan, penanggulan kemiskinan di seluruh wilayah dan menciptakan masyarakat menuju kelas menengah yang penghasilan relatif lebih tinggi.

"Peningkatan kualitas dan kuantitas kelas menengah membantu percepatan pembangunan ekonomi serta memperluas pemerataan kesejahteraan,” lanjut Airlangga, dalam keterangannya, Kamis (20/6).

Baca Juga: Upaya Penanganan Kemiskinan Diprediksi Meleset dari Target

Airlangga menjelaskan, perluasan kelas menengah menghadapi tantangan cukup besar dan dapat dijalankan dengan pemanfaatan Regsosek. Menurut Airlangga, beberapa pendekatan yang dapat dilakukan guna mengoptimalkan sistem regsosek adalah dengan identifikasi program di kementerian/lembaga berdasarkan kriteria. 

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM), Siti Azizah berharap, adanya Regsosek akan membuat upaya pemerintah dalam merancang program lebih tepat sasaran. 

Data Kemenkop UKM periode 2022-2023 menunjukan pedagang besar dan eceran adalah pelaku usaha paling mendominasi, jumlahnya 7.17 juta atau 53,5%. Kemudian, bidang akomodasi dan makanan serta minuman sebanyak 18,79%, industri pengolahan sebesar  16,0%, dan selebihnya 11,59% adalah pelaku usaha lainnya.

“Perlu koordinasi kementerian/lembaga untuk memastikan, integrasi data ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu kami mengajak para gubernur, bupati, walikota mengarahkan kepala dinas di masing-masing daerah untuk bisa berkolaborasi dalam memanfaatkan dan melakukan proses updating data yang telah terkumpul, supaya data ini lebih faktual dan menavigasi bisnis umkm ke depan,” kata Siti.

Kementerian Ketenagakerjaa mengaku siap berpartisipasi, serta menjadi bagian pendukung utama pada sistem tersebut. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, Estiarty Haryani mengatakan, pihaknya telah dan terus mengembangan master data dengan memadu padankan data dari ekosistem digital Siap Kerja Kemnaker yang berasal dari berbagai kementerian/lembaga, guna mewujudkan ketersediaan data yang akurat dan nantinya bermanfaat bagi pekerja di seluruh Indonesia. 

“Satu data ketenagakerjaan siap dikolaborasikan dengan data Regsosek. Sehingga baik Regsosek juga data satu data ketenagakerjaan dapat saling melengkapi dan memperkaya informasi satu dan lainnya,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Ahmad Febrian