JAKARTA. Pengusaha mebel yang tergabung dalam  Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mengaku masih mengalami banyak hambatan dalam menjalankan usaha di Indonesia. Soenoto, Ketua Umum HIMKI mengatakan, hambatan usaha umumnya dialami oleh pengusaha mebel di daerah.

Ini sebagai akibat dari ulah pemerintah daerah yang dianggap memelintir aturan. "Mereka banyak mengenakan pungutan liar dengan kedok bungkus regulasi," katanya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Bey Machmudin, Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Sabtu (11/3).

Itu ditengarai Soenoto mengapa pengusaha mebel di dalam negeri sulit berkembang dan berdaya saing rendah. Hal itu, membuat kinerja ekspor furniture juga memble.

Berdasarkan catatannya, pada tahun 2015, nilai ekspor furniture hanya mampu menembus US$ 2,6 miliar, jauh jika dibandingkan dengan Vietnam yang nilai ekspor pada tahun 2015 kemarin bisa mencapai US$ 6 miliar.

Itu sebabnya Soenoto meminta pemerintah untuk segera mengatasi semua hambatan tersebut agar industri mebel dalam negeri bisa bergairah dan berdaya saing.

Presiden Joko Widodo sempat mengatakan, akan segera mencoba menindaklanjuti keluhan pengusaha mebel tersebut. Pihaknya akan segera mencari solusi agar semua masalah penghambat usaha tersebut bisa diatasi.

"Akan saya kumpulkan menteri terkait, agar nanti yang disampaikan ketua HIMKI, masalah yang berkaitan dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Hambatan perpajakan nanti diselesaikan," kata Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini