KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jakarta berpeluang melakukan transformasi menjadi kota global yang lebih berkelanjutan seiring pemindahan ibukota negara dari ke kawasan ibukota nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada aspek pemerintahan, namun juga pada berbagai sektor, termasuk sektor realestat. Dengang tak jadi berstatus sebagai ibukota negara, sektor properti di Jakarta dihadapkan pada tantangan dan peluang baru. “Jakarta ini tanahnya makin terbatas. Mau nggak mau bangunannya harus vertikal. Kami berharap Pemrov DKI membantu agar kita dapat membangun lebih cepat, lebih mudah dengan biaya yang lebih efisien untuk mendukung pengadaan hunian di DKI Jakarta,” ungkap Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F Iskandar saat Rapat Kerja REI DKI Jakarta, Kamis (7/11). Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Kelik Indriyanto mengungkapkan, pihaknya tengah menggodok program Hunian Terjangkau Milik. Calon penghuni yang dapat membeli hunian dari program ini adalah masyarakat berpenghasilan sekitar Rp 7,5 juta - Rp 14,8 juta per bulannya.
Baca Juga: Bukit Uluwatu Villa Optimistis Penuhi Target Tahun Ini Ia bilang, harga hunian yang akan ditawarkan mulai dari Rp 8,8 juta hingga Rp 11,3 juta per meter persegi (m2). Harga jual maksimal yang diberikan tidak boleh melebihi Rp 440 juta. Kelik berharap, REI DKI Jakarta bisa bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan hunian terjangkau milik. Selain itu, kata dia, Dinas Perumahan DKI Jakarta juga mengurusi rumah susun di Jakarta dan mendorong pengembangan hunian berkonsep mixed use yakni satu bangunan yang merangkum hunian, area kantor hingga komersial. Menanggapi hal itu, Arvin mengatakan bahwa REI DKI siap berkolaborasi dengan pemprov DKI. “REI akan menyiapkan kebutuhan yang diperlukan agar program yang akan digodok Pemprov Jakarta terealisasi dengan baik.” imbuhnya.
Kontrak Politik Calon Pimpinan Jakarta
Rakerda REI DKI Jakarta 2024 digelar di tengah masa-masa perhelatan Pilkada Jakarta. Sehingga, REI DKI juga menghadirkan para calon pemimpin Jakarta dalam rapat tahunan itu untuk menjelaskan program-programnya di sektor properti. Pada kesempatan pemaparan visi misi, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) menyatakan komitmennya untuk menjadikan REI DKI Jakarta sebagai mitra utama Pemprov dalam pembangunan Jakarta sebagai kota global.
Baca Juga: Bumi Serpong Damai (BSDE) Resmi Jadi Pengendali Baru Suryamas Dutamakmur (SMDM) “Visi pertama untuk realestat, saya ingin bersama REI DKI Jakarta. Ekonomi 5 tahun ke depan adalah ekonomi realestat. Bangunan bisa berubah fungsi sesuai waktu. Demikian juga urusan kemacetan Saya akan menggunakan teori realetat. Kami akan lebih banyak menghadirkan hunian di atas pasar-pasar yang ada di Jakarta, agar pekerja di Sudirman, Thamrin, tidak lagi tinggal di Depok dan Bekasi,” ujarnya. Ridwan mengatakan, Pemprov Jakarta saat ini memiliki punya 150 pasar. Rencananya, pasar-pasar itu akan disulap menjadi kawasan mixed use dimana di dalamnya tidak haya ada pasar, tetapi akan dikembangkan menjadi apartemen dan area komersial lain.
Harapannya, masyarakat menengah ke bawah bisa punya apartemen di tengah Jakarta, mengurangi biaya transportasi, stress dan kemacetan. Udara Jakarta akan menjadi lebih bersih. “Harga tanah sudah mahal, kalaujual murah tidak akan masuk, jadi lingkaran setan. Makanya [apabila terpilih] sebagai Gubernur Jakarta, saya serahkan ke REI Jakarta, 150 lokasi pasar kita bikin hunian,” ujar Ridwan. Sebagai bentuk komitmennya jika terpilih, RK menandatangani kontrak politik dengan DPD REI DKI Jakarta. Dua dari tiga point, kontrak politik yang ditanda tangani RK diantaranya adalah dukungan pembangunan hunian yang layak dan kemudahan perizinan sesuai aturan yang berlaku di Jakarta. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menjelaskan bahwa saat ini di Jakarta ada 1,4 juta belum memiliki hunian dan akses rumah tangga terhadap hunian layak hanya 38,8%. Untuk mengatasi itu, Pramono mengusulkan pengembangan area hunian terjangkau di area TOD (Transit Oriented Development) dan pengadaan hunian terjangkau dengan skema penggunaan lahan campuran (Mixed Used Development). Selain itu, Pramono juga mengusung program Jakarta Fund sebagai salah satu strategi membangun Jakarta. Program ini memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) untuk dikelola secara profesional dan terbuka dalam mendorong pembangunan daerah di Jakarta. Dengan begitu, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi harus bergantung pada pajak dan retribusi dalam membangun daerah di Jakarta ke depena. "Karena SilPA kita itu hampir setiap waktu besarnya Rp 5 triliun- Rp 6 triliun. Kalau saya ambil Rp 3 triliun- Rp4 triliun saja, kemudian dileverage, dana itu bisa dimanfaatkan untuk penyedian hunian terjangkau," pungkasnya Seperti halnya Ridwan Kamil, calon gubernur Pramono Anung juga bersedia menanda tangani kontrak politik dengan REI DKI Jakarta terkait dukungan pembangunan realestat di Jakarta ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Dina Hutauruk
