KONTAN.CO.ID -Â PANGKAL PINANG. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung sedang mengajukan dua calon Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) khusus pariwisata ke pemerintah pusat. Real Estate Indonesia (REI) berharap, kehadiran dua KEK mampu mendorong industri properti pariwisata di sana. Dua calon KEK itu adalah KEK Tanjung Gunung di Kabupaten Bangka Selatan dan KEK Pantai Timur Sungailiat di Kabupaten Bangka. "Kalau restu dari pemerintah pusat turun, kedua KEK ini akan melengkapi Kawasan Strategis Prioritas Nasional (KSPN) Tanjung Kelayang yang berlokasi di Pulau Belitung, pulau terbesar kedua di provinsi tersebut," kata Thomas Jusman, Ketua DPD REI Bangka Belitung, Jumat (13/4). REI yakin, KEK bakal menarik banyak investasi dari luar daerah maupun luar negeri. Namun syaratnya, pemerintah juga harus melengkapi KEK dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terkait perizinan dan penanaman modal. Selain itu, pelaku usaha juga memerlukan kemudahan fasilitas fiskal dan non fiskal serta dukungan infrastruktur kawasan.
REI menanti peluang KEK Bangka Belitung
KONTAN.CO.ID -Â PANGKAL PINANG. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung sedang mengajukan dua calon Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) khusus pariwisata ke pemerintah pusat. Real Estate Indonesia (REI) berharap, kehadiran dua KEK mampu mendorong industri properti pariwisata di sana. Dua calon KEK itu adalah KEK Tanjung Gunung di Kabupaten Bangka Selatan dan KEK Pantai Timur Sungailiat di Kabupaten Bangka. "Kalau restu dari pemerintah pusat turun, kedua KEK ini akan melengkapi Kawasan Strategis Prioritas Nasional (KSPN) Tanjung Kelayang yang berlokasi di Pulau Belitung, pulau terbesar kedua di provinsi tersebut," kata Thomas Jusman, Ketua DPD REI Bangka Belitung, Jumat (13/4). REI yakin, KEK bakal menarik banyak investasi dari luar daerah maupun luar negeri. Namun syaratnya, pemerintah juga harus melengkapi KEK dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terkait perizinan dan penanaman modal. Selain itu, pelaku usaha juga memerlukan kemudahan fasilitas fiskal dan non fiskal serta dukungan infrastruktur kawasan.