KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6% pada 2027. Target tersebut lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 sebesar 5,4%. Sektor properti optimistis dapat tumbuh lebih tinggi dari target ekonomi nasional tersebut. Wakil Ketua Umum DPP REI Bambang Ekajaya, memproyeksikan sektor properti dapat tumbuh sekitar 7%-8% pada 2027. “Kalau kondisi seperti itu, diharapkan di tahun 2027 properti bisa tumbuh antara 7%, 7,5% sampai 8%. Biasanya pertumbuhan properti bisa 1,5 sampai 2,5% lebih tinggi daripada target perekonomian secara umum,” ujar Bambang kepada KONTAN, Senin (17/8). Baca Juga: Telkom Siapkan Internet Gratis dan Bantuan Komunikasi bagi Korban Gempa NTT Menurut Bambang, properti memiliki efek berganda terhadap ekonomi karena melibatkan banyak aktivitas usaha dalam proses pembangunan. Salah satu katalis yang diharapkan menopang pasar adalah insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP). REI menilai insentif tersebut efektif mendorong transaksi properti. Pemerintah sebelumnya telah memperpanjang insentif PPN DTP rumah hingga akhir 2027. Namun, REI berharap cakupan insentif diperluas. Salah satunya dengan memberikan fasilitas untuk properti inden, dengan batas waktu tertentu agar pasar yang dijangkau lebih besar. Selain insentif, hunian vertikal dinilai memiliki potensi besar. Program 3 juta rumah dinilai tidak cukup hanya mengandalkan rumah tapak. “Salah satunya memang untuk mencapai target 3 juta rumah itu kan sebagian pasti bukan hanya rumah landed, tapi rumah vertikal atau apartemen atau rumah susun. Nah, sebenarnya rumah susun ini market-nya masih sangat besar,” ungkap Bambang. Menurut dia, hunian vertikal dapat menyasar masyarakat usia produktif di kota-kota besar. Pengembangan melalui konsep transit oriented development (TOD), juga dinilai berpotensi membuka proyek baru. Namun, pengembangan properti masih menghadapi kendala lahan dan perizinan. REI meminta proses tersebut disederhanakan agar pembangunan tidak berjalan lambat. Bambang juga menyoroti proses terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Selain itu, pemerintah daerah diminta memberikan kemudahan melalui kebijakan BPHTB, terutama untuk rumah sederhana. REI pun mendorong penambahan kuota FLPP serta perluasan cakupannya ke hunian vertikal. Kebijakan tersebut dinilai dapat memperkuat realisasi program 3 juta rumah. Di sisi permintaan, suku bunga dan daya beli masyarakat masih menjadi tantangan. Karena itu, REI menilai kepastian kebijakan penting untuk menjaga minat konsumen dan investor. Dengan dukungan insentif, perluasan FLPP, serta kemudahan lahan dan perizinan, REI optimistis sektor properti dapat tumbuh 7%-8% pada 2027 dan ikut menopang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6%. Baca Juga: Prabowo Sebut Satu Desa Idealnya Miliki 1 MW PLTS, Begini Respon AESI
REI Optimistis Sektor Properti Tumbuh Hingga 8% pada 2027
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6% pada 2027. Target tersebut lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 sebesar 5,4%. Sektor properti optimistis dapat tumbuh lebih tinggi dari target ekonomi nasional tersebut. Wakil Ketua Umum DPP REI Bambang Ekajaya, memproyeksikan sektor properti dapat tumbuh sekitar 7%-8% pada 2027. “Kalau kondisi seperti itu, diharapkan di tahun 2027 properti bisa tumbuh antara 7%, 7,5% sampai 8%. Biasanya pertumbuhan properti bisa 1,5 sampai 2,5% lebih tinggi daripada target perekonomian secara umum,” ujar Bambang kepada KONTAN, Senin (17/8). Baca Juga: Telkom Siapkan Internet Gratis dan Bantuan Komunikasi bagi Korban Gempa NTT Menurut Bambang, properti memiliki efek berganda terhadap ekonomi karena melibatkan banyak aktivitas usaha dalam proses pembangunan. Salah satu katalis yang diharapkan menopang pasar adalah insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP). REI menilai insentif tersebut efektif mendorong transaksi properti. Pemerintah sebelumnya telah memperpanjang insentif PPN DTP rumah hingga akhir 2027. Namun, REI berharap cakupan insentif diperluas. Salah satunya dengan memberikan fasilitas untuk properti inden, dengan batas waktu tertentu agar pasar yang dijangkau lebih besar. Selain insentif, hunian vertikal dinilai memiliki potensi besar. Program 3 juta rumah dinilai tidak cukup hanya mengandalkan rumah tapak. “Salah satunya memang untuk mencapai target 3 juta rumah itu kan sebagian pasti bukan hanya rumah landed, tapi rumah vertikal atau apartemen atau rumah susun. Nah, sebenarnya rumah susun ini market-nya masih sangat besar,” ungkap Bambang. Menurut dia, hunian vertikal dapat menyasar masyarakat usia produktif di kota-kota besar. Pengembangan melalui konsep transit oriented development (TOD), juga dinilai berpotensi membuka proyek baru. Namun, pengembangan properti masih menghadapi kendala lahan dan perizinan. REI meminta proses tersebut disederhanakan agar pembangunan tidak berjalan lambat. Bambang juga menyoroti proses terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Selain itu, pemerintah daerah diminta memberikan kemudahan melalui kebijakan BPHTB, terutama untuk rumah sederhana. REI pun mendorong penambahan kuota FLPP serta perluasan cakupannya ke hunian vertikal. Kebijakan tersebut dinilai dapat memperkuat realisasi program 3 juta rumah. Di sisi permintaan, suku bunga dan daya beli masyarakat masih menjadi tantangan. Karena itu, REI menilai kepastian kebijakan penting untuk menjaga minat konsumen dan investor. Dengan dukungan insentif, perluasan FLPP, serta kemudahan lahan dan perizinan, REI optimistis sektor properti dapat tumbuh 7%-8% pada 2027 dan ikut menopang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6%. Baca Juga: Prabowo Sebut Satu Desa Idealnya Miliki 1 MW PLTS, Begini Respon AESI
