KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembangunan proyek infrastruktur strategis yang sedang digencarkan pemerintah pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pasalnya hilirisasi dari pembangunan tersebut akan menyebabkan adanya pengembangan kawasan besar baik permukiman, industri dan pariwisata.

Namun, saat ini belum ada kebijakan yang jelas bagaimana peraan swasta dan pemangku kepentingan lain dalam hilirisasi investasi sektor infrastruktur. Pasalnya, pemerintah masih menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaksana proyek infrastruktur dan properti.

Hal ini terungkap dalam Seminar International bertema Infrastructure-led Large Scale Development: TOD, New Town and Affordable Housing yang diselenggarakan oleh International Urban Development Association (INTA) bekerja sama dengan Real Estate Indonesia (REI) dan Urban and Regional Development Institute (URDI) pada 13 Februari 2018.

Budiarsa Sastrawinata, Presiden Kehormatan INTA mengatakan, pemerintah perlu memikirkan bagaimana menangkap nilai manfaat jangka panjang dari semua proyek infrastruktur strategis bagi pengembangan kawasan dan pemenuhan rumah yang terjangkau. "Nilai manfaat proyek infrastruktur seharusnya dapat dikelola dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan,” ungkapnya dalam siaran pers, Rabu (14/2).

Menurut Budi, harus ada kebijakan yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan ini ke depan. Tidak mungkin hanya bergantung pada BUMN sendiri saja. "Pemerintah harus mendorong dan melakukan terobosan agar pelaksanaan proyek infrastruktur dan hilirisasi investasi sektor infrastruktur dapat ditangkap dan dikelola dengan baik," ujarnya.

Proyek-proyek infrastruktur strategis menciptakan multiplier effect yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi negara dan menciptakan hilirisasi investasi baru, seperti kota baru, kota LRT, aero-polis, kawasan wisata terpadu, program satu juta rumah dan lainnya.

Maraknya pembangunan sistem transportasi umum massal di kota-kota besar menjadi momentum untuk meremajakan kembali kota melalui pelaksanaan pendekatan pembangunan berorientasi Transit Oriented Development/TOD. 

Untuk itu, kata Budi, dibutuhkan kebijakan yang jelas terkait peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan kegiatan-kegiatan hilirisasi investasi sektor infrastruktur. Sebab jika tidak perencanaannya yang matang, pengembangan TOD di koridor infrastruktur itu bisa menimbulkan masalah baru.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini