JAKARTA. Real Estate Indonesia (REI) tahun ini menargetkan anggotanya akan membangun 120.000 unit rumah tapak sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hanya, dari jumlah itu baru sebagian kecil bisa diperoleh MBR dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). "Ternyata, apapun kebijakan yang ada, apakah itu pembebasan PPN, ternyata anggota REI tetap membangun (rumah sederhana). Dalam pemahaman, bukan mengacu pada patokan FLPP, tapi ada kategori rumah murah yang dianggap REI mampu dibeli masyarakat MBR," ujar Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy dalam acara bincang-bincang DPP REI, Rabu (5/3). Eddy mengatakan, REI sudah menargetkan pembangunan 120.000 unit rumah tapak sederhana. Namun, pengalaman tahun lalu membuktikan, bahwa dari 100.000 unit rumah tapak sederhana, hanya 58.000 unit bisa masuk dalam program FLPP. Meski hanya sedikit berada di atas harga yang ditetapkan pemerintah untuk FLPP, sisa rumah lainnya tetap tidak dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. "Target untuk pembangunan MBR jalan terus. Hanya saja, dari yang kita bangun dengan jumlah 100.000, yang bisa masuk program FLPP hanya 58.000. Ada selisih harga sedikit di atas FLPP, karena kondisi pasar yang bisa menentukan itu. Maka, tidak bisa dimasukkan ke kategori program FLPP," ujar Eddy. Lantas, untuk tahun ini Eddy mengaku pesimistis. Menurut dia, jumlah rumah tapak sederhana yang bisa masuk dalam program FLPP justru akan semakin sedikit. Dari target 120.000 unit rumah, hanya sekitar 20%-nya bisa diperoleh melalui skema FLPP. Hal ini terjadi karena harga tanah dan bahan bangunan naik setiap tahun. "Kalau pembebasan PPN belum turun, sebagian besar tidak masuk program FLPP, akan semakin sedikit yang masuk. Material semua naik, lahan juga naik, sehingga anggota kita akan makin sedikit bangun program FLPP. Tapi, kami tetap membangun, cuma tinggal sedikit. Harganya, sesuai dengan yang diajukan ke Kemenpera. Pembebasan PPN ini toh diberikan pada konsumen, bukan pengembang," kata Eddy. Sementara itu, Sekjen DPP REI Hari Raharta Sudrajat juga mengeluhkan hal sama. Namun, meski tidak mudah, dia mengungkapkan bahwa sebagai induk organisasi, DPR REI akan mendorong anggotanya untuk tetap setia membangun rumah bagi MBR. "Sebagai induk organisasi, saya juga sulit mengajak anggota untuk membangun rumah ini (bersubsidi) lagi," ujarnya. (Tabita Diela)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
REI pesimistis dengan target rumah subsidi
JAKARTA. Real Estate Indonesia (REI) tahun ini menargetkan anggotanya akan membangun 120.000 unit rumah tapak sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hanya, dari jumlah itu baru sebagian kecil bisa diperoleh MBR dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). "Ternyata, apapun kebijakan yang ada, apakah itu pembebasan PPN, ternyata anggota REI tetap membangun (rumah sederhana). Dalam pemahaman, bukan mengacu pada patokan FLPP, tapi ada kategori rumah murah yang dianggap REI mampu dibeli masyarakat MBR," ujar Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy dalam acara bincang-bincang DPP REI, Rabu (5/3). Eddy mengatakan, REI sudah menargetkan pembangunan 120.000 unit rumah tapak sederhana. Namun, pengalaman tahun lalu membuktikan, bahwa dari 100.000 unit rumah tapak sederhana, hanya 58.000 unit bisa masuk dalam program FLPP. Meski hanya sedikit berada di atas harga yang ditetapkan pemerintah untuk FLPP, sisa rumah lainnya tetap tidak dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. "Target untuk pembangunan MBR jalan terus. Hanya saja, dari yang kita bangun dengan jumlah 100.000, yang bisa masuk program FLPP hanya 58.000. Ada selisih harga sedikit di atas FLPP, karena kondisi pasar yang bisa menentukan itu. Maka, tidak bisa dimasukkan ke kategori program FLPP," ujar Eddy. Lantas, untuk tahun ini Eddy mengaku pesimistis. Menurut dia, jumlah rumah tapak sederhana yang bisa masuk dalam program FLPP justru akan semakin sedikit. Dari target 120.000 unit rumah, hanya sekitar 20%-nya bisa diperoleh melalui skema FLPP. Hal ini terjadi karena harga tanah dan bahan bangunan naik setiap tahun. "Kalau pembebasan PPN belum turun, sebagian besar tidak masuk program FLPP, akan semakin sedikit yang masuk. Material semua naik, lahan juga naik, sehingga anggota kita akan makin sedikit bangun program FLPP. Tapi, kami tetap membangun, cuma tinggal sedikit. Harganya, sesuai dengan yang diajukan ke Kemenpera. Pembebasan PPN ini toh diberikan pada konsumen, bukan pengembang," kata Eddy. Sementara itu, Sekjen DPP REI Hari Raharta Sudrajat juga mengeluhkan hal sama. Namun, meski tidak mudah, dia mengungkapkan bahwa sebagai induk organisasi, DPR REI akan mendorong anggotanya untuk tetap setia membangun rumah bagi MBR. "Sebagai induk organisasi, saya juga sulit mengajak anggota untuk membangun rumah ini (bersubsidi) lagi," ujarnya. (Tabita Diela)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
