KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengembang yang tergabung dalam asosiasi
Realestat Indonesia (REI) optimistis program 3 juta rumah akan dijalankan sesuai dengan rekomendasi Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto mengatakan, program 3 juta rumah merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang dari awal ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan. Tujuan pogram tersebut sudah disampaikan Prabowo dałam berbagai forum. Lalu Satgas Perumahan sudah berulang kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan komunitas perumahan. Program itu terdiri dari pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan serta 2 juta di wilayah pedesaan dan pesisir.
“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu. Kalau tidak dicapai maka akan menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” kata Joko, Rabu (20/11). Sementara itu, kebijakan baru Kementerian PKP yang mengemuka seperti pembangunan rumah berkonsep gotong royong, program rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah masih belum berkorelasi terhadap pencapaian program 3 juta rumah dan berbeda dari arah yang disampaikan Satgas Perumahan.
Baca Juga: Menteri Ara Usulkan Ukuran Rumah Baru Rakyat, Tipe 35 dan 50 Meter Persegi Namun, Joko mengatakan bahwa REI akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, termasuk Satgas Perumahan meski saat ini ada banyak anggota REI yang merasa bingung dengan kebijakan awal kementerian. Lebih lanjut, Joko melihat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan tetap berlanjut tahun depan. Pasalnya, anggarannya sudah ditetapkan di APBN 2025 untuk membiayai 220.000 unit dan Program Tapera 40.000 unit. “Bahkan, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit.” ujarnya. Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp 53 triliun. Hanya saja, kepastiannya masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit. Joko menekankan bahwa REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan. Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah. Sedangkan 1 juta 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api. Dari sisi pembiayaan program tersebut, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.
Baca Juga: Program Rumah Gratis Menteri Maruarar Mengganggu Bisnis Properti Apalagi, satgas sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan. Ia bilang ada sekitar Rp 250 triliun subsidi energi yang digelontorkan pemerintah per tahun.Hanya saja, subsidi itu banyak yang tidak tepat sasaran. “Sekitar 5-6% dari subsidi dialihkan ke program 3 juta rumah, itu sudah cukup untuk membangun perumahaan di pedesaan,” imbuhnya. Jnto menegaskan program 3 juta rumah ini bukan hanya masalah penyediaan rumah, tetapi juga tentang bagaimana membangun ekosistem yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerjasama dengan Lembaga Management Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp112 triliun atau setara dengan US$ 7 miliar dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56% terhadap perekonomian nasional. Dimana setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp 120 triliun-Rp 145 triliun.
Riset tersebut, menurut Joko, dilakukan sebelum kondisi ekosistem dan lingkungannya diperbaiki. Tetapi kini dengan adanya Kementerian PKP, tentu dampak ekonominya menjadi semakin besar. “Jika dibedah lagi, maka properti adalah tulang punggung industri padat karya karena melibatkan 185 industri terkait. Dengan kontribusi sebesar itu, selayaknya perizinan di sektor ini semakin cepat.” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Dina Hutauruk
