JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan ada 1.178 Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah mendapat rekomendasi Clean and Clear (CnC) dari gubernur dan kepala dinas di daerah.

Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM bilang, sebanyak 866 dari IUP tersebut direkomendasikan gubernur, dan 312 IUP rekomendasi dari kepala dinas.

Namun, tak seluruh rekomendasi tersebut langsung dinyatakan CnC. "Yang ditetapkan CnC dari rekomendasi gubernur sebanyak 291 IUP. Sisanya 476 IUP belum atau tidak memenuhi persyaratan, kata Bambang di Jakarta, Minggu (19/2).

Adapun dari 312 IUP hasil direkomendasikan kepala dinas, Kementerian ESDM menetapkan 44 IUP sebagai CnC. Adapun 268 IUP lainnya belum memenuhi persyaratan. Bambang bilang, IUP yang belum CnC tersebut belum memenuhi syarat yang tertuang dalam Permen ESDM No.43/2015. Dalam aturan ini, ada empat syarat yang harus dipenuhi IUP, yakni administrasi, kewilayahan, teknis dan lingkungan, serta finansial.

Selain itu, ada 47 IUP yang status CnC-nya dibatalkan dan 165 lainnya dicabut berdasarkan SK pengakhiran, SK pencabutan, dan berita acara rekonsiliasi & sinkronisasi IUP antara Ditjen Minerba dengan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) dan pemerintah provinsi. "Hingga 30 Januari 2017, ada 9.433 IUP. Sebanyak 3.633 IUP punya SK aktif. Namun dari jumlah itu ada 758 IUP yang belum CnC," tambah Bambang.

Budi Santoso, Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss) menyebutkan, kebanyakan IUP yang bermasalah ada dalam status tahap eksplorasi dan belum berproduksi. "Penerbitan IUP kadang berdasarkan preferensi bupati (kepala daerah) dan sering dimanfaatkan untuk mencari dana pemilihan," kata Budi kepada KONTAN, Minggu (19/2).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto