KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan membuka rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun depan. 

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas mengatakan, prioritas rekrutmen ASN pada tahun depan masih berfokus pada penyelesaiaan permasalahan tenaga non-ASN atau tenaga honorer sesuai dengan mandat UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN. 

Meski begitu, ia menegaskan, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk merekrut talenta-talenta baru. 

Baca Juga: Jokowi: ASN Jangan Monoton, Jangan Terpaku Rutinitas dan Harus Inovatif

"Kami laporkan perlunya fresh graduate yang lebih besar, tapi belum diputuskan, masih dikaji dalam minggu ini untuk didalami. Kami minta didalami berapa yang diperlukan mulai dari dokter, guru, hingga talenta-talenta digital yang akan direkrut,” ujar Anas dalam keteranganya, Selasa (12/12). 

Lanjutnya dikatakan, arah kebijakan pemenuhan ASN tahun 2024 juga masih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan ASN pada pelayanan dasar yakni guru dan tenaga kesehatan. 

Proyeksi kebutuhan ASN di tahun 2024 diperuntukkan bagi Instansi Pusat, Instansi Daerah, dan Lulusan Sekolah Kedinasan. 

"Pemerataan guru di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) menjadi salah satu fokus pengadaan di tahun depan. Pemerintah juga akan memberi afirmasi bagi guru non-ASN yang telah mengabdi di daerah 3T agar bisa diakomodir menjadi PPPK," tutur Anas. 

Baca Juga: Pemerintah Uji Coba Gaji Tunggal ASN di Dua Instansi Ini

Terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN, Menteri Anas telah melaporkan kepada presiden terkait solusi penataannya. Dimana sebenarnya sejak tahun 2005 hingga 2014, pemerintah telah mengangkat tenaga honorer menjadi ASN.

Anas mengungkapkan, rekrutmen ASN tahun 2024 menyasar 1,6 juta honorer yang masih perlu diakomodir (proyeksi sisa tenaga non-ASN termasuk eks tenaga honorer kategori II (THK II) dari rekrutmen yang telah berjalan sampai 2023). 

Ia berharap dalam waktu dekat ada kebijakan untuk menangani penataan tenaga non-ASN. “Beberapa alternatif solusi sudah disampaikan kepada Presiden,” tuturnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli