KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rempang Eco City masuk menjadi salah satu Program Prioritas Nasional (PSN). Proyek di Pulau rempang masuk sebagai PSN 2023 dengan dasar aturan Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7/2023

Namun pemerintah tampaknya masih kurang mengkomunikasikan program yang memang bisa memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pakar Strategic Communication Mass, Tuhu Nugraha melihat masih minimnya upaya diseminasi pemerintah dalam mengkomunikasikan duduk permasalahan Rempang Eco City ke publik. Hal ini menurut Tuhu,  bahkan membuat para penyebar berita bohong atau hoax dengan membawa isu SARA leluasa memprovokasi masyarakat untuk mendiskreditkan salah satu program strategis nasional tersebut.

Ia menyarankan seharusnya pemerintah melakukan mitigasi untuk menghentikan penyebaran hoaks terkait Rempang. Jika dibiarkan, kata dia, akan menyebabkan perpecahan dan konflik sosial di tengah masyarakat.

"Sebaiknya yang dilakukan pemerintah adalah pertama memberikan informasi tandingan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi. Selain itu pernyataannya mesti lebih simpatik, pesan yang dikedepankan harus sentuh sisi emosional, karena ini bukan hanya soal perpindahan lokasi tapi ada ikatan adat, emosional dan lain-lain," kata Tuhu dalam keterangannya.

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah harus melakukan cara persuasif agar diharapkan masyarakat mau berkompromi demi kepentingan yang lebih luas, harapan pekerjaan dan kesempatan kerja yang lebih baik buat keluarga, tetangga dan anak cucu mereka.

Sarannya juga pemerintah harus gencar di di media sosial soal Rempang Eco City ini. "Jadi pendekatan yang dikedepankan sekarang ini kan lebih ke rasional, dan kepentingan dari sudut pandang pemerintah," ujarnya.

Saat ini, pemerintah sepertinya lupa jika sekarang ini sedang berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai end user dari hasil proyek strategis nasional. Sebab, kata dia, masyarakat jika dikomunikasikan dengan alasan investasi asing pasti tidak gampang approachingnya.

Untuk itu, agar ke depan tidak terjadi semacam ini seharusnya pemerintah memiliki mitigasi risiko sebelum dilakukan eksekusi. "Media sosial yang menjadi alat framing cukup efektif dalam menyebarkan hoaks, selain itu saat ini menuju tahun politik," katanya.

Terkait penyebaran hoaks di media sosial terkait Rempang, Tuhu mengajak masyarakat agar lebih jeli dan cek fakta yang ada. "Masyarakat mesti belajar untuk cek dan ricek informasi. Nah kalau ngga punya Waktu buat cek, jangan langsung share, cukup berhenti pada diri sendiri. Daripada nambah dosa kalau ternyata menyebar hoax dan masyarakat juga perlu belajar bahwa sekarang semua orang bisa bikin berita dan mengarang cerita. Jadi mesti lebih kritis dan hati hati menelan informasi. Saat ini redaksinya ada di masing masing diri kita yang mesti memfilter informasi," kata dia.

Menurutnya, hoaks terkait isu SARA dalam kasus Rempang dapat memecah belah bangsa. "Ini sangat bahaya banget. Karena masyarakat Indonesia sangat beragam dan isu SARA ini hot button banget buat orang Indonesia. Jadi mesti ditangani dengan sangat hati hati, serius dan penuh empati karena banyak yang berkepentingan soal isu ini, dan semua tahu isu mana yang mudah dimainkan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Lamgiat Siringoringo