Rencana IPO BTN Tinggal Tunggu Izin DPR



JAKARTA. Setelah terancam gagal karena kondisi pasar yang belum stabil, akhirnya, rencana divestasi PT bank tabungan Negara (BTN) lewat initial public offering (IPO) semakin jelas. Menurut Direktur Utama BTN Iqbal Latanro, sampai saat ini, proses IPO BTN masih terus berjalan sesuai rencana.

"Saat ini, seluruh proses administratif sudah selesai," katanya kepada KONTAN, hari ini (3/9). Proses administratif itu sendiri meliputi penunjukan lembaga penjamin emisi atau underwriter, akuntan publik, konsultan hukum, notaris, biro administrasi efek, dan lembaga penilai. "Siapa saja yang akan diajukan, saya tidak bisa menyebutkan," ujarnya. Nah, kini, BTN tinggal menunggu rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saja. Iqbal menegaskan, jika izin DPR sudah keluar, BTN siap untuk IPO kapan pun.

Menurut sumber KONTAN di Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BTN bersiap mengajukan tiga nama sebagai underwriter. Mereka adalah Mandiri Sekuritas dan konsorsium Danareksa Securities dengan Bahana Sekuritas. "Dalam waktu dekat, BTN akan mengajukan nama-nama lembaga tersebut ke kantor BUMN," ujarnya.


Sayangnya, ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Iqbal enggan berkomentar. Yang pasti, lanjutnya, BTN tetap akan mempersiapkan proses IPO dengan baik dan profesional. "Pokoknya kami menunggu pasar. Sebab, kami harus mengkaji timing, pricing, dan sizing yang tepat," tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Tresuri BTN Saut Pardede pernah mengatakan, target pelaksanaan IPO BTN adalah bulan November mendatang. Dari hajatan tersebut, BTN berencana meraup dana Rp 2,5 triliun. "Nilai itu bisa dicapai asal BTN melepas 30% saham dengan patokan harga 1,7 kali nilai buku," katanya.

Rencananya, BTN akan menggunakan dana hasil IPO untuk memperkuat modal serta melakukan ekspansi kredit. Manajemen BTN menargetkan nilai kredit di akhir tahun berkisar Rp 10,04 triliun. "Dengan melihat posisi kredit sampai akhir Juni 2008 sebesar Rp 6,3 triliun, kami yakin bisa melampaui target itu," imbuh Saut.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Danareksa Sekuritas Aloysius Kiik Ro mengatakan, DPR harus segera melakukan pembahasan mengenai divestasi BTN. "Jangan terlalu lama," tukasnya. Sedang Vice President Investment Banking Danareksa Marciano berpesan, ada baiknya DPR memberikan yang terbaik untuk rakyat. "Kesempatan ini juga untuk perkembangan BUMN ke depan," tandas Marciano.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie