KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada proyek-proyek hulu migas.

Plt Deputi Pengendalian Pengadaan SKK Migas Rudi Satwiko mengungkapkan, target TKDN nasional mencapai 57%. Menurutnya, pada tahun ini dan tahun depan sektor hulu migas memiliki sejumlah rencana kerja yang kian masif. 

Salah satunya melalui kegiatan pengeboran. "(Kegiatan) offshore dan onshore banyak. Artinya kesempatan masuk industri Hulu migas terbuka," ujar Rudi di Jakarta, Jumat (13/5). 

Rudi mengungkapkan, SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) bakal menggelar Forum Kapasitas Nasional 2022 pada 27 Juli dan 28 Juli mendatang. 

Baca Juga: Gas Bumi Jadi Kunci Transisi Energi, Kementerian ESDM Dorong Integrasi Pasar

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan peranan industri penunjang Hulu migas. Selain melakukan roadshow ke sejumlah kota, SKK Migas menargetkan kegiatan business matchmaking antara KKKS dengan industri penunjang.   Menurutnya, meskipun SKK Migas mendorong pemakaian komponen dalam negeri, Rudi memastikan aspek keekonomian jadi salah satu poin yang dipertimbangkan nantinya. 

Sementara itu, Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas Erwin Suryadi mengungkapkan, sejatinya untuk proyek yang nilainya di bawah US$ 1 juta maka harus menggunakan vendor-vendor dalam negeri. 

"Perusahaan daerah memang belum seberpengalaman perusahaan nasional tapi kita mau pastikan (daerah) sudah dapat porsi itu," kata Erwin. 

Baca Juga: Pertamina Lakukan Studi Kelayakan Produksi Bio-Metana Limbah Sawit Erwin menambahkan, dalam prosesnya nanti para vendor juga akan didorong untuk siap berkompetisi dan mengembangkan bisnis agar siap memenuhi kebutuhan KKKS. 

Erwin menjelaskan, pada tahun ini capaian Forum Kapnas 2022 diharapkan meningkat ketimbang tahun lalu. Adapun, dalam pelaksanaan pada tahun lalu, pandemi covid-19 diakui masih menjadi salah satu tantangan. 

Kendati demikian, sejumlah pencocokan bisnis antara KKKS dan vendor pun dapat tetap dilakukan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi