JAKARTA. Pemerintah membantah telah menyetujui proses akuisisi antara PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk.

Menurut Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, pemerintah masih menunggu rekomendasi dari Kemengterian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Saat ini, BUMN dan masing-masing pihak dari perusahaan masih belum tuntas melakukan pembahasan. Bambang yang juga sebagai Komisaris PT Pertamina bilang, setidaknya ada dua opsi yang nantinya disampaikan untuk disetujui pemerintah.

“Opsinya bisa Pertamina-PGN (dimerger) atau status quo,” ujar Bambang, Jumat (17/1) di Jakarta. Artinya, proses penggabungan usaha tersebut masih belum jelas, apakah akan dilakukan merger, akuisisi atau tidak jadi dilakukan penggabungan. Menurutnya, pemerintah akan memilih opsi terbaik yang diajukan. Meski demikian, Bambang menjelaskan, harus ada jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh Pertamina dan PGN. Di satu sisi, PGN diharapkan bisa masuk ke sektor hulu industri gas. Padahal, selama ini PGN kesulitan untuk masuk ke sana. Sementara Pertamina sudah menguasai industri hilir minyak dan gas bumi. Dengan demikian penggabungan usaha dinilai akan menjadi solusi atas permasalahan tersebut.

Selain itu, Bambang bilang, akan terlihat lucu bila ada dua BUMN yang bergerak di bidang usaha yang sama. Ia mencontohkan seperti PT Bukit Asam yang punya nikel, dan PT Antam memiliki batubara. Pemerintah sudah menggelar pertemuan segitiga yang melibatkan Kementerian BUMN, Pertamina dan PGN untuk menyelesaikan masalah itu pada 30 Desember 2013 lalu di Kementerian BUMN. Berdasarkan notulensi rapat yang beredar di kalangan wartawan, ada gambaran jelas mau di bawa ke arah mana penyelesaian itu. Berdasar notulensi itu, rapat dihadiri oleh perwakilan Pertamina yaitu Direktur Niaga Hanung Budya, Direktur Gas Hari Karyuliarso dan staf Pertamina. Adapun dari pihak PGN diwakili oleh Direktur Keuangan Riza Pahlevi dan staf. Sementara itu dari pihak Kementerian BUMN adalah Menteri BUMN Dahlan Iskan, Wakil Menteri BUMN Dahlan Iskan, sejumlah deputi dan staf ahli. Mereka antara M. Zamkhani, Pandu Djayanto dan Parikesit Suprapto. Dalam rapat itu, Dahlan menyatakan bahwa ia sudah berdialog dengan Pertamina maupun PGN dan akan mengambil keputusan yang paling rasional.

“Yang paling logis adalah PGN  pembeli Pertagas, dan untuk sementara Pertamina tidak perlu aktif di hilir gas,” kata Dahlan seperti tertulis dalam notulensi rapat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan