KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana Bank Indonesia (BI) untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan pelanggaran independensi lembaga tersebut, terutama jika pengumuman tersebut dilakukan sebelum pasar primer dibuka, yang berpotensi berdampak negative pada stabilitas ekonomi.

Wijayanto Samirin, Ekonom dari Universitas Paramadina, menekankan bahwa meskipun upaya tersebut tidak melanggar independensi BI secara hukum,  terdapat risiko substansi yang harus diperhatikan. “Jika komitmen tersebut disampaikan sebelum pasar primer dibuka, ini tentunya melanggar,” tegas Wijayanto kepada Kontan.co.id, Minggu (23/02).

Baca Juga: Strategi BI Kendalikan Inflasi Pangan Jelang Ramadan 2025

Rekomendasi Fashion Hunting Spot di Bangkok

Hal ini menyoroti pentingnya transparansi dan timing dalam pengumuman kebijakan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap BI.

Lebih lanjut, Wijayanto mengingatkan bahwa Independensi BI bisa semakin tergerus akibat langkah-langkah sebelumnya. “Seperti penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) secara eksesif dan penerapan mekanisme debt-switch untuk memperpanjang durasi SBN yang dipegang oleh BI dengan menukar SBN jatuh tempo dengan SBN baru,” tambahnya.

Baca Juga: ORI027 Diserbu Investor, Begini Prospek SBN di 2025

Jika tidak dikelola dengan baik, penurunan independensi ini dapat berdampak negatif pada efektivitas kebijakan moneter serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan investor dan masyarakat.

Penting bagi BI untuk secara cermat mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan utang yang diambil, agar tidak mengorbankan independensinya sekaligus menjaga stabilitas ekonomi negara.

Baca Juga: Ambisi 3 Juta Rumah: Tantangan & Risiko Utang yang Mengancam Kesehatan Fiskal Negara

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News