KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan skema Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mobil listrik berdasarkan harga kendaraan dinilai berpotensi memperlambat pertumbuhan permintaan kendaraan listrik, terutama pada segmen menengah.

Pengamat otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menilai, selama ini pembebasan PKB menjadi salah satu insentif penting yang mampu menekan biaya kepemilikan kendaraan listrik. Apabila insentif tersebut mulai dikurangi melalui skema pajak baru, sebagian konsumen diperkirakan akan menunda keputusan pembelian.

“Kelompok konsumen kelas menengah yang sangat memperhatikan biaya kepemilikan awal kemungkinan akan mengambil sikap wait and see sambil menghitung kembali biaya kepemilikan jangka panjangnya,” ujar Yannes kepada KONTAN, Kamis (30/7/2026).

Menurut Yannes, dampak kebijakan tersebut diperkirakan tidak akan terlalu signifikan terhadap segmen premium. Sebaliknya, perlambatan permintaan berpotensi lebih terasa pada kendaraan listrik kelas menengah yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan pasar kendaraan listrik nasional.

Baca Juga: BYD Kuasai 35% Pasar Mobil Listrik di Indonesia, Ini Rahasia Sulit Ditandingi Rival

Di sisi lain, ia menilai kendaraan hybrid berpeluang menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak (BBM), tetapi belum sepenuhnya yakin menggunakan kendaraan listrik murni.

“Jadi saya melihat dampaknya lebih berupa perlambatan permintaan dalam jangka pendek, bukan berarti pasar EV akan langsung mengalami penurunan yang drastis,” katanya.

Yannes menambahkan, apabila skema PKB bertingkat benar-benar diterapkan, para produsen kendaraan listrik diperkirakan akan segera melakukan penyesuaian strategi bisnis. Salah satu langkah yang paling mungkin dilakukan adalah menerapkan price engineering, yakni menyusun harga kendaraan agar tetap berada dalam kelompok tarif pajak yang lebih menguntungkan.

“Kita juga bisa melihat munculnya varian baru dengan penyesuaian spesifikasi baterai yang mengikuti aturan pemerintah atau penggunaan skema battery subscription pada model tertentu agar harga on the road tetap kompetitif,” ujarnya.

Baca Juga: Menperin: Insentif Kendaraan Listrik Diprioritaskan untuk Merek Nasional

Selain melakukan penyesuaian harga dan produk, Yannes menilai percepatan perakitan lokal serta peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) akan semakin penting untuk menjaga efisiensi biaya produksi.

Menurutnya, produsen yang telah memiliki skala produksi besar, menguasai komponen utama, serta didukung rantai pasok yang efisien akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih kuat dibandingkan pemain yang masih bergantung pada impor utuh maupun belum memiliki basis produksi lokal, khususnya dalam menggarap pasar kendaraan listrik segmen menengah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News